Asbisindo Harap KNKS Jadi Pendorong Kuangan Syariah

Asosiasi Bank Syariah Indonesia berharap Peraturan Presiden mengenai Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dapat mempermudah koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mendorong industri perbankan syariah.

"Diharapkan dengan KNKS yang sekarang diketuai Presiden maka koordinasi menjadi lebih mudah," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Selama ini koordinasi menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua K/L memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan perbankan syariah di Tanah Air.

Meskipun bank syariah diberi kesempatan menjadi bank operasi (BO) 1 dan BO 2 untuk melayani rekening lembaga atau institusi pemerintah, ternyata tidak semua K/L mengadopsi kebijakan tersebut.

"Ada lembaga negara yang sangat berkomitmen dalam pengembangan perbankan syariah seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia), tetapi lembaga di sektor ril kan tidak," kata Permana.

Dengan melibatkan beberapa K/L seperti OJK, BI, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Agama, kehadiran KNKS sangat diharapkan agar semua pihak memiliki kemauan mengembangkan bersama industri keuangan syariah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia berpotensi membangun ekonomi syariah dengan lebih besar mengingat menjadi negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.

Menurut Presiden, jumlah ekonomi syariah Indonesia masih terbilang kecil dibanding negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia.

Indonesia baru mengerjakan bisnis syariah dengan total lima persen dibandingkan Malaysia yang mencapai 30-35 persen.

"Perbankan, misalnya, kita baru memiliki 12 bank umum syariah, pasar modal. Penerbitan sukuk kita juga masih sekitar Rp132 triliun, masih kecil," kata Presiden. (Ant)