Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hanura Minta Pergantian Ketua DPR Tak Bikin Gaduh

Hanura Minta Pergantian Ketua DPR Tak Bikin Gaduh Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) dinilai akan berdampak buruk bagi lembaga parlemen. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Syarifuddin Sudding mengatakan, isu pergantian Ketua DPR itu paling tidak akan membawa pengaruh dalam konteks kinerja.

"Apalagi dalam kondisi saat ini, eskalasi politik tinggi, pimpinan akan terjadi pergantian. Saya kira ini akan menyedot perhatian kita dan bisa saja akan membawa dampak yang kurang baik," kata Sudding, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Meski demikian, kata Sudding, pergantian alat kelengkapan dewan hingga pimpinan DPR merupakan hak dari setiap partai politik. Untuk itu, Ia berharap agar internal Golkar melakukan komunikasi guna menghindari kericuhan politik.

"Etis atau tidak kita kembalikan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian. Kalau bisa dilakukan secara soft tanpa menimbulkan riak-riak, ada kelegowoan, ketika fraksi ingin melakukan pergantian," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan dikembalikannya posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto. Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin (21/11/2016).

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selanjutnya DPP juga akan berkomunikasi dengan internal partai seperti Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan. Ia menegaskan, wacana pengembalian kursi Ketua DPR bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai.

"Enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Tapi yang penting, ada kesepakatan mengembalikan posisi seperti semula," kata Yorrys.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: