DPR Pertanyakan Realisasi Pembentukan Kampung UMKM Digital

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM Anak?Agung Gede Ngurah Puspayoga membahas masalah peningkatan kesejahteraan bagi?pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk pembahasan soal hak?cipta dan inisiasi pembentukan kampung UMKM digital.

Dalam Raker kali ini, anggota Komisi VI DPR Melani Leimena meminta Kemenko dan UKM memberi perhatian?khusus pada pemberdayaan usaha kecil yang ada di Indonesia. Pasalnya usaha kecil telah berperan sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional. Usaha ini?bersifat padat karya, mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-rata pertahun masih tinggi.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengevaluasi beberapa program kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Dia mempertanyakan realisasi program kerja yang kurang progresif, padahal jika usaha kecil dikelola dengan baik, mampu menghadapi kompetisi dengan usaha-usaha bermodal besar.

"Tentang program peningkatan kehidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, itu realisasinya baru sebesar 59,19 persen, sedangkan yang lainnya ada yang sampai 81 persen. Apakah kendala yang menyebabkan realisasinya baru terserap 59,19 persen," kata Melani disela Raker di Gedung DPR, Senayan, Kamis (24/11/2016).

Melani juga mempertanyakan realisasi dari Kemenko dan UKM terkait ide pembentukan kampung UMKM digital.

"Pembentukan hak cipta UKM, apakah itu sudah terealisasi hingga 2016 ini. Kemudian saya juga ingin menanyakan, Kementerian Koperasi berencana membuat Kampung UKM digital di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimanakah ini realisasinya," tambahnya.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana ini juga mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2016. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan, realisasi anggaran sampai dengan 15 November 2016 adalah Rp.780,4 miliar atau sebesar 76,65 persen dari anggaran yang didapat.