Transformasi Industri Manufaktur Kunci Daya Saing Global Indonesia

Transformasi pada industri manufaktur merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Oleh karena itu, strategi transformasi industri yang terencana, komprehensif, dan terkoordinasi sangat dibutuhkan.

Demikian mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya pada hari ini, Jumat (25/11/2016).

Rapat dihadiri oleh Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, pejabat tinggi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hadir mewakili Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jawa Timur serta beberapa Bupati di wilayah Jawa Timur.

"Transformasi industri harus dilaksanakan melalui pembenahan dalam berbagai lini, mulai dari sumber daya manusia, hingga pasokan energi dan infrastruktur lainnya," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.

Dia menilai, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan sektor industri manufaktur di Indonesia. Dalam Rapat koordinasi setidaknya teridentifikasi tujuh tantangan pengembangan sektor industri.

"Pertama, postur industri yang tidak imbang dengan komposisi terbesar merupakan industri berskala mikro dan kecil serta peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rantai industri manufaktur Indonesia yang masih belum optimal. Kedua, relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tercermin dari produktivitas tenaga kerja yang kurang kompetitif dan tingkat kekakuan (rigiditas) pasar tenaga kerja yang tinggi," jelasnya.

Kemudian ketiga, belum tersedianya energi yang andal dengan harga kompetitif. Keempat, efisiensi logistik dan dukungan industri manufaktur yang masih belum memadai. Kelima, kebijakan industri yang belum terintegrasi antar lembaga terkait dan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Keenam, struktur industri yang belum berimbang yang menciptakan ketergantungan bahan baku dan penolong pada luar negeri. Ketujuh, keterbatasan sumber pembiayaan industri terutama dari sisi keberagamannya," tambahnya.

Tantangan pengembangan industri Indonesia akan dijawab melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah SDA (tahap 1), mendorong keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan (tahap 2), serta menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh (tahap 3).