DPR: Reklamasi Teluk Benoa Harus Lewat Aspirasi Rakyat

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengatakan rencana kerja reklamasi di Teluk Benoa, Bali juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat sehingga kepentingan masyarakat juga dapat terwakili.

"Yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita adalah, seberapa jauh pihak perusahaan sudah mengakomodir atau sudah mendengar pendapat dari masyarakat. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terakomodir dalam pembangunan (reklamasi Benoa) ini," kata Hermanto dalam rilis di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Sebagaimana diketahui, Komisi IV DPR RI menggelar RDPU dengan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dalam rangka pemaparan mengenai program dan rencana kerja reklamasi Teluk Benoa, Bali, di Senayan, Jakarta, 28 November 2016.

Sesuai surat yang dikirimkan oleh PT TWBI kepada Komisi IV DPR, yakni perihal permohonan kepastian investasi dan kepastian hukum di wilayah Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan.

Sejumlah pokok permasalahan itu antara lain mengenai investasi yang telah ditanamkan dalam rangka perencanaan dan persiapan proyek reklamasi.

Hermanto juga mengatakan, sejauh pengamatan yang telah dilakukan oleh Komisi IV DPR, ada suatu kepastian dampak lingkungan yang terkait dengan kerusakan lingkungan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena di sana terdapat sedimentasi, pendangkalan, serta terumbu karang, ikan, dan kawasan perumahan rakyat.

Bila dilakukan reklamasi, ujar dia, maka pastilah ada permukaan laut yang ditutup dengan bahan-bahan material, sehingga mengurangi permukaan laut.

Untuk itu, politisi PKS itu menginginkan adanya solusi komprehensif yang menjamin kepastian baik bagi nelayan, ikan, maupun dampak lingkungan.

Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap pemerintah pusat segera mengambil keputusan soal kelanjutan reklamasi Teluk Benoa.

"Kami berharap pusat segera mengambil keputusan agar kedua persoalan ini tidak berlarut-larut dan dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Pastika saat menggelar simakrama (temu wicara) dengan masyarakat di Denpasar, Sabtu (29/10).

Menurut Gubernur, situasi dan kondisi yang terjadi di Bali seperti maraknya aksi demonstrasi terkait dua permasalahan itu hendaknya menjadi bahan pertimbangan pusat untuk segera mengambil langkah karena dikhawatirkan akan berimbas pada citra pariwisata Bali. (Ant)