F-Hanura Ingin Revisi UU MD3 Tidak Sekadar Tambal Sulam

Fraksi Partai Hanura di DPR ingin revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 dilakukan secara menyeluruh agar tidak terkesan tambal sulam kalau dilakukan hanya beberapa pasal, kata Sekretaris F-Hanura Dadang Rusdiana.

"Jadi yang baik adalah melakukan perubahan secara menyeluruh, karena UU MD3 sekarang dibuat setelah adanya hasil pemilu 2014," kata Dadang di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Dia menjelaskan idealnya revisi UU MD3 tidak sekadar tambal sulam dalam rangka mengakomodasi tambahan kursi Pimpinan DPR.

Menurut dia, revisi UU MD3 sebaiknya dilakukan menyeluruh terutama terkait masalah komposisi pimpinan, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan DPR lainnya.

"Kami masih menunggu komunikasi dengan fraksi lain, perlu kesepakatan bersama dulu," ujarnya.

Namun dia menjelaskan F-Hanura belum menentukan sikap terkait revisi UU MD3 dan perlu kajian terlebih dahulu sekaligus untuk mengatur DPR hasil Pemilu 2019.

Sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan revisi UU MD3, dan untuk memuluskan langkah itu dibentuk gugus tugas.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, gugus tugas terdiri dari lima orang yang akan dipimpin oleh Anggota Komisi III Junimart Girsang dengan Sekretaris Risa Mariska.

"Sementara anggota terdiri dari tiga orang, yaitu Arif Wibowo, Trimedya Panjaitan dan Yulian Gunhar," kata Bambang, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).

Anggota gugus tugas Arif Wibowo mengatakan ada dua rencana gugus tugas dalam revisi UU MD3 yaitu secara terbatas dan menyeluruh.

Arif menjelaskan, yang dimaksud revisi terbatas yaitu untuk menambah unsur pimpinan di DPR namun saat ini gugus tugas masih menimbang situasi dan kondisi di parlemen agar tidak gaduh.

"Usulannya untuk menambah unsur kursi pimpinan," ujar Arif.

Sementara secara menyeluruh yaitu memproporsionalkan alat kelengkapan dewan, urgensinya agar politik lebih kondusif. (Ant)