Bank Pembangunan Asia (ADB) pada Selasa (13/12/2016) menyetujui pinjaman 250 juta dolar AS untuk membantu unit pemerintah daerah (LGU) Filipina memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efektif.
Pinjaman berbasis kebijakan merupakan tahap kedua dari program reformasi desentralisasi fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah Filipina, kata bank yang berbasis di Manila itu dalam sebuah pernyataan.
"Layanan pengiriman, terutama di daerah pedesaan, telah tertinggal dari daerah yang lebih maju, karena LGU pedesaan tidak memiliki pendapatan yang cukup," kata Stephen Schuster, seorang spesialis sektor keuangan utama ADB.
"Oleh karena itu, pemerintah telah memprioritaskan sejumlah inisiatif untuk membantu LGU, termasuk mendistribusikan sumber daya nasional secara lebih adil dan meningkatkan kapasitas mereka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan pengiriman kesehatan, pendidikan, perumahan dan layanan lainnya kepada masyarakat," tambahnya.
Akibatnya, akun LGU untuk sekitar 27 persen dari total pengeluaran pemerintah (2014), tidak termasuk amortisasi utang, menurut ADB.
Program reformasi telah membantu LGU meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, akses ke pasar modal utang, memperkuat sistem manajemen keuangan publik, dan menciptakan kerangka fiskal yang lebih adil yang diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan yang inklusif, kata bank.
Selain itu, desentralisasi juga meningkatkan tata kelola dan layanan pengiriman, karena LGU menjadi lebih bertanggung jawab kepada konstituen mereka, tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement