OJK Berharap TPAKD Mampu Dorong Keuangan Daerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mampu mendorong keuangan di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan hal ini terus didorong agar akses keuangan daerah, termasuk Sulawesi Utara (Sulut), karena sampai saat ini masih rendah, padahal Presiden Joko Widodo menginginkan hal tersebut tinggi," kata Muliaman usai Pelantikan dan Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan dan Pelantikan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Sulut, Selasa (20/12/2016).

Dia mengatakan saat ini akses keuangan daerah hanya 35 persen saja, padahal Presiden Joko Widodo menginginkan agar 2019 bisa mencapai 75 persen.

Menurut dia, untuk percepatan tersebut diperlukan kerja sama semua pihak, sebab kalau hanya perbankan saja, atau industri keuangan lainnya tak akan bisa. Perlu dorongan seluruh stakeholder. "Sebab berbagai kendala akan dihadapi dalam melakukannya," ungkapnya.

Jika akses keuangan daerah dipercepat layanan inklusi keuangan bisa cepat menyebar, sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat dari industri jasa keuangan. Sehingga jarak maupun lokasi yang biasanya menjadi hambatan, sudah tidak ada lagi, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

Dia mencontohkan seperti di Afrika inklusi keuangan menjadi satu di antara program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karena itu, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulut, pihaknya merasa bersyukur, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai semakin sejahtera.

Kepala OJK Sulutgomalut Elyanus Pongsoda mengungkapkan saat ini secara umum pertumbuhan ekonomi Sulut lebih baik dibandingkan nasional, sehingga hal ini mendorong investasi di Sulut semakin meningkat.

"Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin sejahtera," katanya.

Gubenur Sulut Olly Dondokambey mengungkapkan dengan adanya TPAKD diharapkan masyarakat bisa lebih merasakan kehadiran pemerintah, karena semakin mudahnya masyarakat mengakses industri jasa keuangan.

Oleh karena itu, OJK harus lebih banyak melakukan kegiatan di Sulut sehingga industri keuangan bisa lebih bergairah lagi.

"Kami berterima kasih kepada OJK yang selama ini berkoordinasi baik dengan Pemprov Sulut," ungkapnya. (Ant)