Soal Peringkat Indonesia, Masalahnya di S&P

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menilai lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) seharusnya sudah mengganjar Indonesia dengan peringkat layak investasi (investment grade), namun terhambat karena mekanisme internal di lembaga asal New York tersebut.

"S&P selalu mencoba menambah faktor penilaian yang kadang-kadang muncul, seperti masalah politik-lah, yang akhirnya mencegah mereka untuk 'upgrade'. Jadi masalahnya lebih ke S&P," kata Anton di Jakata, Kamis (22/12/2016).

Dia mengatakan kriteria penilaian S&P itu berbeda dengan penilaian dari lembaga pemeringkat internasional lain, seperti Fitch Ratings, maupun Moody's.

"Fitch misalnya lebih banyak penilaian ke aspek makroekonomi maupun keuangan. Kalau lihat itu, angka-angka ekonomi Indonesia membaik, jadi penilaian mereka pun wajar. Sementara S&P kerap menambah faktor, misalnya politik," ujarnya.

Pada Rabu kemarin, Fitch baru saja merevisi prospek (outlook) ekonomi Indoensia dari stabil menjadi positif, dan mengafirmasi peringkat layak investasi (BBB-) untuk Indonesia.

Dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S & P, Fitch dan Moody's, hanya S & P yang belum memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia.

Anton mengatakan investor global pun sebenarnya sudah meyakini Indonesia sudah menjaga negara layak investasi (investment grade).

"Mereka yang akhirnya terjebak di sistem yang mereka buat sendiri dimana mereka terlambat dibanding lembaga pemeringkat lain. Investor pun sudah anggap kita di level investment grade," ujar dia.

Pada laporannya Juni 2016 lalu, S & P belum memberikan peringkat "investment grade". S & P menekankan bahwa kinerja instrumen fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pemerintah belum begitu membaik, baik yang telah berjalan secara siklus (rutin) maupun secara struktural.

S&P memberikan peringkat BB+ untuk peringkat surat utang jangka panjang dan B untuk surat utang jangka pendek. Prospek untuk peringkat jangka panjang bagi Indonesia adalah positif.

Lembaga tersebut menekankan jika kerangka fiskal yang sudah disusun pemerintah mampu diiringi dengan perbaikan performa fiskal, dengan penurunan defisit anggaran dan jumlah pinjaman, tidak menutup kemungkinan peringkat Indonesia akan naik. (Ant)