Darmayanti Lubis: Laporan Kita Hanya Masuk Laci Saja

Warta Ekonomi, Medan -

Anggota DPD Perwakilan Sumatera Utara Prof Dr. Ir. Darmayanti Lubis mengatakan, persoalan krusial yang? akan dikerjakan pemerintah ke depan? menyangkut pendidikan, kesehatan dan agama sudah masuk dalam pembahasan di DPD.

"Masalahnya apakah DPR RI mau menerima laporan kita (DPD) atau tidak. Melihat selama ini, laporan kita hanya masuk laci saja. Ada yang mereka pertimbangkan, namun laporan kita diklaim DPR menjadi laporannya," kata Darmayanti pada refleksi akhir tahun dengan wartawan di Medan, Selasa (27/12/2016).

Dikatakannya, yang membidangi 13 bidang ini mengatakan bahwa dari 13 bidang tersebut pendidikan, kesehatan, dan agama mendapat prioritas utama. Pendidikan, menurut Darmayanti, isu centralnya tentang? full day school (sekolah sehari penuh). Program ini diluncurkan tahun 2017 oleh Menteri Pendidikan Efendy Muhajir dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa.

"Pembahasan tentang karakter ini mengundang pakar? pendidikan seperti Arif Rahman. Dalam diskusi? tersebut? Arif Rahman mengungkapkan Revolusi Mental, tak bisa dicapai dalam waktu yang singkat? seperti? orang berperang. Itu bukan revolusi mental, tapi evolusi mental. Karena membutuhkan waktu yang? panjang," jelas Darmayanti mengutip pernyataan Arif Rahman.

Begitu juga dalam pembentukan karakter,? diperlukan kesiapan dari semua steakholder baik guru, masyarakat? dan sekolah. Sekolah yang mampu menjalankan program satu hari penuh hanyalah sekolah yang mempunyai fasilitas? memadai yang notabene? kebanyakkan sekolah swasta. Sedangkan sekolah negeri, kebanyakan hanya menjadi penonton.

"Inilah yang akan dimaksimalkan , mampu tidak pemerintah meningkatkan kualitas termasuk sarana dan prasarana sekolah negeri jika program ini diberlakukan. Semua memang masih? kabur, karena belum diterapkan hanya kita berharap yang terbaik jika programkan full day school ini jadi diberlakukan 2017 ini," katanya.

Hal menyangkut kesehatan, pemerintah memprogramkan? tiga hal. Pertama? pencegahan HIV/AIDS? akan dibagi dalam 3 zero, yakni zero tak ada lagi infeksi? HIV/AIDS, kedua tak ada kematian akibat HIV/ AIDS dan ketiga tak ada diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS.

"Semua program tersebut akan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, disamping pembinaan terhadap Puskesmas dan dokter yang ada. Sehingga, masyarakat yang memiliki JKN tak kesulitan lagi jika harus dirujuk ke rumah sakit, karena ketersediaan dokter di Puskesmas yang sesuai dengan standar kualitas dokter spesialis," ujarnya.

Sedangkan dalam masalah agama, pemerintah betul-betul menekankan pada toleransi? umat beragama khususnya di daerah, kemudian kekerasan terhadap ibu dan anak, yang juga harus diperhatikan dari sisi agama.

"Mudah-mudahan aspirasi dari bawah seperti ini dapat kami perjuangakan, meski? peran pentingnya tetap di DPR sebagai pemegang kuasa dalam hal anggaran," pungkasnya.