Legislator Dukung Sembilan Program Prioritas Pemerintah di 2017

Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun menyatakan mendukung sembilan program prioritas pembangunan tahun anggaran 2017 daerah itu.

"Kami sangat mendukung sembilan program prioritas pemerintah, dengan harapan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah," katanya kepada wartawan di Sampit, Minggu (1/1/2017).

Rimbun mengungkapkan, sembilan program prioritas pembangunan pemerintah daerah tersebut meliputi, infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang bersih, ketahanan pangan.

Kemudian penguatan pemerintahan desa pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pariwisata serta pelestarian budaya.

Menurut Rimbun, sembilan program prioritas pembangunan tersebut telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan bersinergi dengan program prioritas provinsi Kalteng maupun nasional.

Dengan didukung anggaran yang mencukupi, diharapkan program prioritas pembangunan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, serta tepat sasaran.

"Pada 2017 nanti APBD Kotawaringin Timur dipastikan sebesar Rp1,660 triliun atau meningkat sebesar 1,78 persen di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1,631 triliun," katanya.

Lebih lanjut Rimbun mengatakan, untuk program prioritas pembangunan ketahanan pangan seperti bidang pertanian, diharapkan bisa benar-benar terlaksana.

"Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebagian besar masyarakat Kotawaringin Timur berusaha di sektor pertanian dalam arti yang cukup luas seperti bidang tanaman pangan dan hortikultura," terangnya.

Pada beberapa desa di Kotawaringin Timur usaha bidang pertanian masih tergolong usaha sub sistem atau menghasilkan untuk kebutuhan sendiri dan sangat sedikit yang menggunakan input teknologi, untuk itu pemerintah daerah punya kewajiban untuk senantiasa mengembangkan sektor itu dengan mengembangkan alih teknologi di bidang pertanian.

Pemerintah daerah juga harus meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur, hal itu sangat penting guna membuka keterisolasian masyarakat petani khususnya dari akses perekonomian, informasi serta pemerataan pembangunan.

Keterisolasian masyarakat petani akan berdampak pada sulitnya memasarkan hasil pertanian mereka.

Bidang pendidikan, peningkatan kualitas di bidang pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang berdampak pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong era globalisasi.

Untuk itu pemerintah daerah harus memperhatikan secara serius isu-isu yang menjadi masalah dalam pengembangan dunia pendidikan.

"Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan setiap jenjangnya masih belum tercapai," ucapnya.

Mutu dan relevansi pendidikan yang menyangkut jumlah dan sebaran tenaga pendidik masih belum merata.

Kompetensi guru di beberapa mata pelajaran masih dirasakan lemah serta pengelolaan manajemen pelayanan pendidikan masih belum menunjukan tingkat efisiensi dan efektivitas. (Ant)