Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Jakarta, Minggu (23/10/2016). | Kredit Foto: Ferry Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -
Ketua DPR, Setya Novanto, menilai keputusan pemerintah menghentikan sementara kerja sama TNI dan Angkatan Bersenjata Australia itu sudah tepat.?
"Hal ini terkait dugaan pelecehan simbol negara yang termuat dalam materi pelajaran ADF," kata Novanto, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurut Novanto, sebagai bangsa dan negara yang menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif serta menjalin kerja sama dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai, maka keputusan Pemerintah menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, sudah tepat.
Ketua umum DPP Partai Golkar Politisi itu menegaskan, simbol-simbol negara sangat penting untuk dihormati dan dijunjung tinggi.?
"Indonesia juga harus menunjukkan sebagai negara tetangga, Australia tidak boleh mengabaikan segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan dan persoalan politik dalam negeri Indonesia," katanya.
Di sisi lain, Novanto juga menghargai langkah cepat Kementerian Pertahanan Australia yang telah mengambil sikap tegas terkait insiden ini.?
Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, menyatakan, telah menginvestigasi peristiwa yang mengusik hubungan Australia dengan Indonesia itu, dan dikabarkan telah memberhentikan oknum militer yang dimaksud.
"Bagaimanapun, persoalan seperti ini jangan sampai mengusik hubungan kerja sama yang lebih besar," katanya.
Menurut Novanto, kerja sama militer adalah bagian dari kerja sama yang lebih besar antara Indonesia dan Australia di berbagai bidang.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan militer Australia, karena ada materi pelatihan militer negeri tetangga itu yang melecehkan Indonesia.
"Hubungan persahabatan Indonesia dan Australia harus saling menghormati. Indonesia tersinggung berat, karena adanya pelecehan terhadap simbol negara Indonesia," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, ?Komisi I DPR juga akan mendalami keputusan TNI yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, yakni mencermati penyebab keputusan itu.
"Saya kira bangsa Indonesia setuju dengan keputusan penghentian sementara, tapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata Almasyhari. (Ant)
Menurut Novanto, sebagai bangsa dan negara yang menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif serta menjalin kerja sama dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai, maka keputusan Pemerintah menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, sudah tepat.
Ketua umum DPP Partai Golkar Politisi itu menegaskan, simbol-simbol negara sangat penting untuk dihormati dan dijunjung tinggi.?
"Indonesia juga harus menunjukkan sebagai negara tetangga, Australia tidak boleh mengabaikan segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan dan persoalan politik dalam negeri Indonesia," katanya.
Di sisi lain, Novanto juga menghargai langkah cepat Kementerian Pertahanan Australia yang telah mengambil sikap tegas terkait insiden ini.?
Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, menyatakan, telah menginvestigasi peristiwa yang mengusik hubungan Australia dengan Indonesia itu, dan dikabarkan telah memberhentikan oknum militer yang dimaksud.
"Bagaimanapun, persoalan seperti ini jangan sampai mengusik hubungan kerja sama yang lebih besar," katanya.
Menurut Novanto, kerja sama militer adalah bagian dari kerja sama yang lebih besar antara Indonesia dan Australia di berbagai bidang.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan militer Australia, karena ada materi pelatihan militer negeri tetangga itu yang melecehkan Indonesia.
"Hubungan persahabatan Indonesia dan Australia harus saling menghormati. Indonesia tersinggung berat, karena adanya pelecehan terhadap simbol negara Indonesia," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, ?Komisi I DPR juga akan mendalami keputusan TNI yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, yakni mencermati penyebab keputusan itu.
"Saya kira bangsa Indonesia setuju dengan keputusan penghentian sementara, tapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata Almasyhari. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
