Darmin Sebut Pilar Kebijakan Bakal Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada beberapa pilar kebijakan yang akan disusun pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Ada beberapa pilar untuk kebijakan ini satu sama lain. Bisa saja berhubungan, bisa juga tidak terlalu erat, namun ini tidak harus dilaksanakan sekaligus secara bersamaan. Bisa kita pilih beberapa dulu, misalnya awal baru disusul yang lain," kata Darmin saat konferensi pers usai Rapat Kabinet Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/1/2017).

Menko Perekonomian ini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan pada pertengahan Desember 2016 untuk menyusun kebijakan ekonomi yang betul-betul mengedepankan pemerataan.

Untuk mewujudkan itu, kata Darmin, ada beberapa pilar kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya reforma agraria.

Reforma agraria adalah menyangkut reforma agraria, yang terkait kebijakan pertanian, termasuk di dalamnya pangan dan kebijakan perkebunan.

"Kebijakan ini sebenarnya sudah ada di RPJMN namun belum disiapkan secara sistematik. Dalam kaitannya ini, ada beberapa kebijakan yang sedang dipersiapkan, termasuk kebijakan pangan, termasuk di dalamnya juga perkebunan," ungkapnya.

Darmin menjelaskan bahwa reforma agraria ini mendorong masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga harus mendapat modal.

"Reforma agraria ini pertama-tama memberikan modal kepada petani yang tidak memiliki lahan, tetapi mereka benar-benar petani," jelasnya.

Namun, lanjutnya, pemerintah tidak langsung membagikan begitu saja, tetapi diberikan secara kelompok untuk mengelola seluas lahan yang ditentukan sehingga produktivitasnya diharapkan lebih bagus dibanding dengan lahan yang terpisah-pisah.

Darmin menyebut pilar kedua terkait dengan kebijakan perkebunan yang saat ini belum dikelola secara baik, terutama masalah pembibitan dan pemasarannya.

Menko perekonomian mengungkapkan bahwa perkebunan di Tanah Air hanya kelapa sawit yang bagus, tetapi untuk komoditi lain, seperti karet, coklat, kelapa, kopi dan lain-lain juga akan didorong lebih bagus lagi.

Untuk pilar ketiga, kata Darwin, pemerintah akan membangun rumah bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh di perkotaan.

Sedangkan pilar keempat, lanjutnya, pemberdayaan para nelayan, terutama yang berpenghasilan rendah ini bisa didorong dengan kebijakan yang bisa meningkatkan penghasilannya.

Darmin mencontohkan potensi rumput laut cukup tinggi, namun perlu diproses dan diolah sehingga permintaan sehingga bisa menambah penghasilan nelayan.

"Kita punya mekanisme mendorong perusahaan-perusahaan besar investasi pengolahan, sedangkan nelayan yang menghasilkan rumput lautnya, sehingga ada sinergi diantara mereka," harap Darmin.

Tidak mudah Menko Perekonomian ini mengaku tidak mudah mewujudkan semua hal itu, namun jika konsisten menarapkan kebijakan itu, maka artinya pemerintah tidak akan memberikan konsesnsi pada perusahaan besar untuk budidaya rumput laut, tapi biar nelayan saja yang menggarapnya.

Pemerataan ekonomi ini, kata Darmin, bisa didorong dari pengeluaran APBN disusun agar bisa menciptakan ekonomi yang bisa memperdayakan masyarakat bawah.

Dia juga mengungkapkan perlu ada kebijakan untuk merombak pendidikan vokasional yang ada sehingga bisa mendorong tenaga yang memiliki keterampilan khusus.

"Pendidikan vokasional juga sering dijelaskan, memang itu belum dijalankan sepenuhnya karena perlu melakukan persiapan-persiapan di bidang itu, Pada dasarnya pelatihan vokasional itu memang harus merombak secara besar-besaran apa yang kita punyai,' katanya.

Darmin tidak ingin sekolah kejuruan hanya menghasilkan ijazah di tahun ketiga, tetapi ada beberapa sertifikat kompetesi pada saat lulus.

"Pada tahun pertama sudah punya sertifikat kompetesi, tahun kedua punya, tergantung modul yang dipunyai sehingga saat mereka 'drop out' sekalipun mereka punya kompetesi," katanya.

Darmin berharap semua pilar-pilar kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait sehingga pemerataan ekonomi benar-benar terjadi. (Ant)