Anggaran Pendidikan Sulsel Diblokir, DPD Bakal Panggil Mendikbud

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, menyatakan akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, terkait ancaman pemblokiran anggaran pendidikan Sulsel sebesar Rp175 miliar. Fahira mengaku kaget setelah mengetahui informasi tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Sulsel.

Fahira menegaskan Komite III DPD RI siap 'pasang badan' untuk memastikan anggaran pendidikan Sulsel tidak diblokir lantaran menyangkut kepentingan umum. "Wah kami dengarnya tadi kaget sekali, nanti kami akan memanggil Mendikbud terkait itu. Siap pasang badan kita," kata Fahira di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin (13/2/2017).

Ancaman pemblokiran anggaran pendidikan Sulsel tertuang dalam surat keputusan bernomor : 0337/A1.1/PR/2017 pada 8 Februari 2017. Kemendikbud berencana memblokir dana bantuan untuk sekolah menengah di Sulsel untuk tahun ini.

Polemik itu mencuat setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendiknas Daryanto menyurati para pimpinan utama di lingkup kementerian untuk memblokir sementara satu dari tujuh item bantuan ke 997 SMA/SMK dan 81 PK-PLK (SLB) di Sulsel.

Kemendikbud diduga 'sakit hati' setelah Pemprov Sulsel melalui Dinas Pendidikan Sulsel melayangkan surat yang berisi permintaan pemberitahuan bila Mendikbud berkunjung ke Sulsel. Surat itu dilayangkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, dengan nomor: 2104/dikmenjur-2/0891/2017 pada 24 Januari 2017. Irman juga melayangkan surat edaran bagi kepala sekolah untuk tidak menyurat, berkunjung dan menerima tamu dari Kemendikbud tanpa persetujuannya.

Fahira mengimbuhkan Mendikbud harus memberikan alasan yang kuat bila ingin memblokir anggaran pendidikan untuk suatu daerah, apalagi setingkat provinsi. Pemblokiran dengan alasan ketersinggungan tentunya tidak rasional. "Satu dari enam poin dalam surat yang dikirim Kadis Pendidikan Sulsel katanya yang dipermasalahkan. Kan itu cuma masalah koordinasi saja," terangnya.

Anggota Komite III DPD RI asal Sulsel, Iqbal Parewangi, berpendapat pemblokiran anggaran pendidikan Sulsel sebatas ancaman. Mendikbud diyakini tidak akan memblokir dana pendidikan Sulsel. Bila memang itu terjadi, maka pihaknya memastikan memanggil Mendikbud untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban.
?
"Saya yakin itu (pemblokiran anggaran pendidikan Sulsel) tidak akan terjadi. Kalaupun sampai kejadian, maka Komite III DPD RI akan memanggil Mendikbud untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban," pungkas pria asal Kabupaten Wajo ini.