Calon penumpang berjalan menuju tangga kapal milik PT Pelni KM Nggapulu yang merapat di Pelabuhan Ambon, Maluku, Senin (11/6). Manajemen PT Pelni Cabang Ambon memutuskan untuk melakukan rekayasa jalur pelayaran KM Nggapulu yang seharusnya melayari rute Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya dan Jakarta menjadi kembali menuju Pelabuhan Banda, Tual dan Dobo di Provinsi Maluku serta Kaimana dan Fak-Fak di Provinsi Papua Barat. Langkah itu dilakukan karena tingginya arus penumpang mudik melalui jalur transportasi laut. | Kredit Foto: Antara/Izaac Mulyawan
Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku telah menyiapkan proposal pengelolaan sektor kelautan dan perikanan untuk disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna merealisasikan anggaran Rp4 triliun yang dijanjikan Menterinya, Susi Pudjiastuti.
Gubernur Maluku, Said Assagaff, dikonfirmasi, Jumat (17/2/2017), mengatakan, proposal tersebut telah disiapkan Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far - Far bersama timnya untuk disampaikan kepada Menteri Susi.
Penyusunan proposal tersebut melibatkan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, termasuk mantan Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun.
Gubernur mengapresiasi keputusan Menteri Susi yang menjanjikan anggaran Rp4 triliun tersebut karena strategis untuk pengembangan dan pengelolaan laut Maluku yang memiliki potensi ikan 1,64 juta ton/tahun.
"Terobosan ini diapresiasi sehingga tidak perlu memperjuangkan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penyelenggaraan Sail Banda pada 2010," katanya.
Alasannya, LIN itu membutuhkan adanya lembaga yang konsekuensinya perlu anggaran besar sehingga bila memiliki strategis pengelolaan yang profesional, maka tinggal memanfaakan dana Rp4 triliun dijanjikan Menteri Susi.
"Jadi tinggal kebutuhan anggaran untuk pengembangan maupun pengelolaan sektor kelautan dan perikanan diajukan, selanjutnya direalisasikan sesuai peruntukkannya sehingga lebih optimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Gubernur.
Dia optimistis bila pengembangan maupun pengelolaan sektor kelautan dan perikanan diarahkan sesuai program Menteri Susi, maka masyarakat pesisir di Maluku bakal sejahtera.
"Khan direalisasikan program sesuai proposal yang diajukan dengan sudah tentu dirasionalisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga terarah peruntukkanya," tandas Gubernur.
Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far - Far, mengemukakan, daerah ini memiliki potensi sumber daya ikan di pada tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yakni laut Seram mencapai 578.000 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea,Taniwel, Wahai dan Bula.
Selain itu, WPP laut Banda, mencapai 248.400 ton/tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki.
Begitu pula, WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.
Potensi sumber daya air tawar di Maluku, memiliki luas area budidaya mencapai 36.251 hektare yang terdiri dari kolam 7.600 hektare, sungai 3.750 hektare, situ/rawa/embung 262,5 hektare, waduk 27,5 hektare serta danau 60 hektare.
Sedangkan, potensi areal budidaya air payau di Maluku dengan luasnya mencapai 191.450 hektare. Komoditi ekonomis yang dapat dikembangkan adalah udang windu dan bandeng, tersebar di pulau Seram dan pulau Buru. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
