Darmin: Pemerintah Percepat Pembangunan 5 Jalan Tol

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan ruas jalan tol sangat penting untuk mempermudah akses logistik dan mendorong perkembangan ekonomi.

"Jalan tol yang sedang dibangun diharapkan dapat memudahkan akses dan mengurangi potensi kemacetan sehingga dapat mendorong perekonomian di area yang dilalui," kata Darmin dalam acara percepatan penyediaan lima proyek jalan tol di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Pemerintah telah menyetujui percepatan penyediaan lima proyek jalan tol sepanjang 362,02 kilometer yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp51 triliun.

Lima proyek jalan tol tersebut adalah Jakarta-Cikampek II Elevated (36 km) dengan nilai investasi Rp14,7 triliun, Krian-Legundi-Bunder-Manyar (38 km) dengan nilai investasi Rp9 triliun dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60 km) dengan nilai investasi Rp8,2 triliun.

Kemudian, Serang-Panimbang (84 km) dengan nilai investasi Rp5,3 triliun dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (143 km) dengan nilai investasi Rp13,4 triliun.

Dari lima proyek ruas tol itu, hanya ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat yang belum mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Darmin mengharapkan pembangunan jalan tol ini bisa mendorong perkembangan ekonomi di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur karena ruas ini nantinya dapat meningkatkan pergerakan barang dan manusia.

Ia juga menambahkan kemajuan proyek jalan tol dengan skema KPBU ini telah sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, penerapan partisipasi swasta perlu ditingkatkan di masa mendatang, terutama bagi proyek yang memiliki kelayakan finansial tinggi, karena dana APBN pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur sangat terbatas.

"Partisipasi swasta perlu ditingkatkan agar anggaran pemerintah dapat dioptimalkan untuk pembangunan lainnya, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah terpencil," jelas Darmin.

Saat ini kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan sarana infrastruktur mencapai Rp4.800 triliun dan pemerintah mengharapkan kontribusi swasta dalam pengadaan proyek tersebut hingga 36 persen. (Ant)