Pemerintah mengucurkan dana hingga Rp2,1 triliun untuk pendistribusian beras sejahtera (rastra) ke semua kabupaten di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk bantuan pangan nontunai disiapkan dana sebesar Rp450 miliar untuk sembilan kota di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan penyaluran pada tahun ini akan membuat si penerima bantuan lebih merasa fleksibel karena bantuan bisa ditukar dengan beras dan gula dan manfaat lainnya adalah tidak akan salah alamat atau diklaim pihak lain.
"Tetapi, ketika bantuan itu langsung pangan, banyak pengakuan dari masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (9/3/2017).
Aher menjelaskan volume rastra berdasarkan pagu yang diterbitkan pemerintah untuk wilayah Jabar sekitar 33 ribu ton per bulan. Ia mengatakan penyaluran rastra ini harus mengacu pada tiga ketepatan, yaitu tepat sasaran, tepat harga, dan tepat kualitas.
Apabila pada pelaksanaannya, lanjut Aher, terdapat berbagai masalah maka masyarakat bisa segera melaporkan hal tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan meminta Bulog untuk cepat merespons apabila menerima informasi atau laporan berkenaan dengan pelaksanaan penyaluran rastra.
Selain Rastra, Pemprov Jabar bersama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk (Persero) menggulirkan program bantuan nontunai berupa e-voucher. Program ini akan berlangsung di sembilan Kota Jabar, yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok.
"Di sembilan lokasi itu terdapat 1.700 agen kartu bantuan nontunai bagi 318 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Nominalnya, sekitar Rp420 miliar," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement