Calon Komisioner KPU Ini Minta APBN untuk Parpol Harus Transparan

Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan pendanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk partai politik harus transparan agar berguna bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

"Pendanaan parpol ada melalui APBN, namun harus ada mekanisme akuntabilitas di dalamnya," kata Hasyim dalam uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU, di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Dia setuju bantuan APBN maksimal bagi pembangunan demokrasi di Indonesia melalui parpol namun mengingatkan sudah ada regulasi yang mengatur bantuan itu untuk kegiatan apa dan besarannya berapa.

Selain itu terkait pertanyaan anggota Komisi II DPR terkait bagaimana dirinya mengukur indikator keberhasilan pemilu, Hasyim menjelaskan harus dipahami bahwa tujuan pemilu adalah mengisi jabatan kenegaraan.

Menurut dia apabila itu tercapai maka indikator keberhasilan pemilu terpenuhi misalnya dalam capaian di Pemilu Presiden, diatur bahwa presiden baru harus terpilih sebelum 14 hari masa jabatan presiden yang lama berakhir.

"Lalu misalnya dalam Pilkada 2017, daftar pemilih tetap ada 41 juta namun ada lima juta yang belum memiliki KTP elektronik lalu KPU berkonsultasi dengan pemerintah. Setelah berkoordinasi itu, masyarakat belum memiliki KTP elektronik sebanyak 13 ribu sehingga ada perbaikan," ujarnya.

Dia juga menilai capaian keberhasilan pilkada tahun ini lebih baik dibandingkan lima tahun lalu karena pelaksanaan berlangsung lancar dan itu bukan semata-mata peran KPU saja namun ada kerja parpol serta pasangan calon.

Calon komisioner KPU Ilham Saputra dalam uji kelayakan itu menyoroti terkait bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Menurut dia, diperlukan langkah sosialisasi yang tidak hanya dilakukan KPU namun oleh partai politik dan pasangan calon.

"Parpol berkepentingan tingkatkan partisipasi pemilih," katanya.

Dia menilai pelaksanaan pilkada tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena daerah konflik yang melaksanakan pilkada berkurang drastis. (Ant)