Pengamat: Indonesia Harus Menentukan Peran Dalam Kebijakan Keamanan Dunia

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakri mengatakan negara-negara bukan koalisi (coalition of the non willing countries) termasuk Indonesia harus segera menentukan perannya dalam membuat kebijakan keamanan dunia.

"Hal tersebut dilakukan untuk mencegah aksi serupa seperti apa yang dilakukan militer Amerika Serikat ke Suriah. Amerika Serikat meluncurkan rudal ke Suriah, sebagai respons atas dugaan serangan senjata kimia ke sebuah kota di Suriah yang dikuasai pemberontak," ujar Connie Rahakundini Bakri saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Apabila tuduhan penggunaan senjata kimia tersebut tidak terbukti, maka negara-negara bukan koalisi harus mengambil peran dalam merumuskan kebijakan keamanan dunia.

Serangan Amerika Serikat ke Suriah, katanya, merupakan kabar buruk dan terbukti bahwa negara-negara koalisi (coalition of the willing countries) bisa memainkan alasan apa saja terhadap negara-negara bukan koalisi.

"Serangan pada pangkalan militer udara sebuah negara berdaulat berlatar belakang masalah domestik dengan alasan apapun jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Apalagi masih bisa diselesaikan secara politik," kata dia.

Jelas ini, kata dia, merupakan perang geopolitik, alih-alih perang untuk isu kemanusiaan.

"Pembelajaran penting yang bisa kita ambil bagaimana dunia harus bersikap dalam pembagian pembuatan kebijakan antara negara-negara koalisi dan bukan koalisi," ujar dia.

Patut diingat, katanya, Indonesia suka atau tidak suka dimasukan dalam kotak yang sama yaitu negara-negara bukan koalisi. Indonesia tidak bergabung ke dalam aliansi Amerika Serikat maupun Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Pembelajaran kedua, kekuatan udara adalah aspek yang paling penting. Indonesia harus segera memperkuat diri dengan membangun kapabilitas kekuatan udara," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia prihatin atas serangan rudal yang dilancarkan militer Amerika Serikat ke Suriah, sebagai respons atas dugaan serangan senjata kimia ke sebuah kota di Suriah yang dikuasai kubu pemberontak.

"Adanya serangan rudal Tomahawk AS ke Suriah sebagai respon serangan senjata kimia dua hari lalu, posisi Indonesia sangat mengutuk penggunaan senjata kimia yang memakan banyak korban. Pada saat yang sama, Indonesia prihatin serangan unilateral dari pihak manapun," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat (7/4).

Menurut Arrmanatha, serangan rudal AS ke Suriah itu merupakan tindakam militer sepihak karena dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian konflik secara damai.

"Bagi Indonesia, stabilitas dan perdamaian di Suriah hanya bisa tercapai melalui dialog, proses politik yang inklusif, dan dengan mengedepankan diplomasi," ujar dia.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia menekankan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, menghentikan seluruh tindak kekerasan serta melindungi dan menghormati hak asasi manusia. (Ant)