Pemprov Sulut Minta Bitung Jadi Kota Ekspor-Impor

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meminta kepada pemerintah pusat agar Kota Bitung ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor-impor.

"Saat ini masih dalam perjuangan Pemerintah Sulut, meminta kepada pemerintah pusat agar secepatnya menetapkan Pelabuhan Bitung sebagai pusat kegiata ekspor impor," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulut Jenny Karouw di Manado, Senin.

Jenny mengatakan jika Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor impor, maka otomatis semua jenis produk bisa dilakukan di pelabuhan tersebut.?"Jadi kami meminta, agar Pelabuhan Bitung jangan hanya dibatasi beberapa produk ekspor dan impor saja," kata Jenny.

Dia menjelaskan apalagi Sulut mulai menjajaki kerja sama pelayaran barang antarnegara.

"Jika semua kerja sama sudah berjalan, otomatis kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Bitung bukan hanya pada empat jenis barang saja," jelasnya.

Pengembangan pelabuhan International Hub Sea Port (IHP) dan infrastruktur di Bitung perlu dipercepat agar segera menjadi simpul konektivitas perdagangan wilayah Indonesia Timur.?Karena itu mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai IHP merupakan pilihan strategis yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Secara geopolitik, Bitung adalah pintu ke luar masuk pelaksanaan azas cabotage, khususnya lalu lintas perniagaan Ocean Going di perairan Samudera Pasifik. Azas cabotage adalah suatu prinsip yang memberikan hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara tersebut.

Dan, katanya, secara geoekonomi, Bitung merupakan simpul kegiatan ekspor produk dari wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. Juga menjadi pelabuhan singgah bagi pelaksanaan kerja sama subregional ASEAN.