DKI Jakarta dan Kota Surabaya menjadi tempat pelaksanaan survei dalam kemudahan berusaha yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nasional.?
"Arahan dari bapak presiden agar ada perubahan signifikan dalam hal peraturan perizinan, kalau bisa disatukan," kata Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot di acara Diseminasi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia yang digelar di Surabaya, Rabu.
Menurutnya dengan adanya acara diseminasi perbaikan kemudahan berusaha ini, BKPM berharap para peserta bisa mengetahui gambaran perihal upaya perbaikan dan juga kemudahan berusaha. ?Terlebih, lanjut dia, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara terkemuka dalam urusan "doing business" yang dilakukan World Bank (Bank Dunia). Maknanya, lanjut dia, peringkat Indonesia kelak ada di kisaran 20-an.?
Menurut Yuliot, di tahun 2016 lalu, peringkat Indonesia masih ada di posisi 91 dari 160 negara. "Pemerintah menetapkan tahun 2019 kita ada di posisi 40. Itu tidak terlalu sulit dan juga tidak mudah, kita harus melakukan perubahan," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyambut baik pilihan BKPM yang menjadikan Surabaya sebagai locus atau tempat kemudahan berusaha. Menurut wali kota, itu penting untuk memotivasi Pemkot Surabaya agar lebih baik lagi.?
"Semoga ini memotivasi teman-teman di Pemkot untuk lebih baik lagi. Kami akan terus sempurnakan agar pelayanan terus lebih baik," ujarnya. (ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement