Inflasi Sulsel di Bawah Angka Nasional dalam 10 Tahun Terakhir

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar pertemuan tingkat tinggi alias high level meeting di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (26/5/2017). Pertemuan yang digelar sehari menjelang bulan suci Ramadan dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antarpemimpin daerah dalam upaya meredam inflasi selama Ramadan, khususnya pada Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel Bambang Kusmiarso mengungkapkan catatan positif Sulsel dalam meredam inflasi mesti terus dipertahankan. Terlebih, dalam 10 tahun terakhir, laju inflasi Sulsel selalu berada di bawah angka nasional.

"Kita ucapkan selamat atas pencapaian Sulsel. Dalam 10 tahun terakhir, inflasi Sulsel lima kali lebih rendah dari nasional," kata Bambang dalam siaran persnya yang diterima di Makassar, Jumat (26/5/2017).

Berdasarkan data yang dihimpun Warta Ekonomi, laju inflasi Sulsel pada 2016 tercatat 2,94 persen atau lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,01 persen. Tahun lalu, komoditas penyumbang inflasi adalah ikan bandeng, bawang merah, dan beras. Adapun untuk tahun ini, hingga April tercatat laju inflasi Sulsel mencapai 4,16 persen, masih berada di bawah angka nasional sebesar 4,17 persen.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel sekaligus Ketua TPID Sulsel Abdul Latief mengatakan pelaksanaan high level meeting?merupakan upaya TPID menjaga laju inflasi agar tetap terjaga stabil. Latief mengaku pihaknya terus berusaha agar laju inflasi Sulsel bisa terus berada di bawah angka nasional.

"Forum ini adalah forum tertinggi TPID. Untuk pengendalian harga, ada beberapa hal yang telah dilakukan berupa kerja sama dengan kabupaten/kota mulai dari upaya pengendalian (harga dan stok) pangan hingga pengembangan pasar sesuai dengan potensi yang ada," terang Latief.

Selama Ramadan, Latief mengimbuhkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. TPID juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota untuk terus melaporkan data perihal perekonomian, khususnya harga kebutuhan pokok. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga terus diperkuat untuk memastikan tidak adanya praktik curang, seperti kartel.