Tegas Gubernur, Tidak Ada Tempat untuk Persekusi di Sulsel

Menurut Syahrul, persekusi tidak akan ada bila semua pihak bisa menjunjung tinggi aturan hukum. Dan disyukurinya masyarakat Sulsel membuktikan hal itu. "Di Sulsel, aturan kita jelaskan. Tidak ada itu persekusi atau semacamnya. Itulah gunanya pemerintah hadir," kata Syahrul, di Makassar, beberapa waktu lalu.

Syahrul menegaskan apapun permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Pemerintah pun dituntut peka agar masalah sosial di masyarakat tidak membesar menjadi konflik. "Tidak boleh ada rakyat dianiaya dan pemerintah hanya tidur enak-enak. Itulah gunanya ada gubernur, bupati, camat, lurah dan kepala desa."

Selama 9 tahun memimpin Sulsel, Syahrul mengungkapkan pihaknya tidak pernah pandang bulu dalam menegakkan aturan. Itu penting untuk memastikan tidaknya adanya gejolak sosial. "Siapapun dengan cara kekerasan atau tanpa melalui aturan tidak diperbolehkan. Saya konsisten, mau apapun labelnya," tegas dia.

Syahrul bahkan menyebut siap mundur dari jabatan bila ada rakyatnya yang dianiaya dan dirinya hanya diam. Pemerintah, lanjut dia, memiliki cakupan luas. Tidak hanya sebatas SKPD, tapi juga instansi pemelihara dan penjaga keamanan, seperti TNI-Polri, yang harus siap mengantisipasi dan menindak tegas bila terjadi persekusi.

"Saya 9 tahun (memimpin Sulsel), dimana Anda lihat ada orang diganyang, disekap atau dikerasi? Dari dulu saya punya sikap, untuk apa ada pemerintah, termasuk TNI-Polri, kalau tidak bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat," ujar mantan Bupati Gowa tersebut.

Kepala Polrestabes Makasar, Kombes Endi Sutendi, sebelumnya mengklaim daerahnya bebas dari praktik persekusi. Situasi kondusif tersebut berupaya dipertahankan dengan menggencarkan langkah-langkah pencegahan melalui imbauan Kamtimbas. "Di tengah maraknya isu aksi persekusi, alhamdullilah Makassar aman. Tidak ada laporan kejadian itu dan diharapkan tidak akan ada," kata Endi.

Endi mengimbau masyarakat untuk senantiasa percaya pada proses hukum. Bila ada permasalahan, lanjut dia, harus diselesaikan melalui jalur musyawarah ataukah jalur hukum. Namun, bila terlanjur ada aksi persekusi di tengah masyarakat, Endi menyebut pihaknya tidak segan mengambil langkah tegas dengan memproses hukum yang bersangkutan.

"Kami mengedepankan langkah pre-emtif dan preventif untuk mengantisipasi aksi persekusi. Tapi, kalau sudah ada kejadian ya pasti langsung ditindak (tegas)," ucapnya.?