Bank Masih Andalkan DPK untuk Pendanaan

Perbankan tanah air sering kali mengalami kekeringan likuiditas menjelang akhir tahun. Hal tersebut dipicu oleh siklus penarikan anggaran pemerintah yang memang agresif di akhir tahun dan tingginya ketergantungan sumber pendanaan bank terhadap pengumpulan dana internal melalui dana pihak ketiga (DPK).

Ekonom BCA, David Sumual mengatakan lembaga perbankan tanah air cenderung konservatif dalam mencari alternatif pendanaan melalui penerbitan surat utang. Jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, nilai, dan jumlah penerbitan obligasi perbankan tanah air masih relatif lebih rendah.?

"Oleh karena itu, sebenarnya masih ada cukup ruang untuk perbankan melakukan aksi korporasi lainnya guna menghimpun dana atau memperkuat permodalan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Mencoba menilik besaran biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank jika mencari pendanaan melalui penerbitan surat utang, rerata kupon obligasi swasta berada diatas kupon obligasi pemerintah (SUN). Jika obligasi pemerintah memiliki kupon sekitar 7% per tahun, maka agar lebih menarik setiap issue obligasi akan memberikan kupon di kisaran 8% hingga 9% per tahun.

Artinya, issuer harus membayar kupon obligasi sekitar 0,66% hingga 0,75% per bulan. Bandingkan dengan bunga dari DPK seperti deposito misalnya.?

Mengacu pada data Pusat Informasi Pasar uang (PIPU) Bank Indonesia periode 10 Juli 2017, bunga deposito rupiah yang diberikan oleh lembaga perbankan berkisar diangka 3,9% per tahun hingga 6,6% per tahun untuk level tertinggi. ?Hal tersebut memperlihatkan bahwa biaya dana yang berasal dari instrumen dana mahal sekalipun, masih lebih rendah ketimbang kupon yang harus dibayarkan bank kepada obligor jika menerbitkan surat utang.