Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Macron Sebut Pajak Transaksi Keuangan Eropa Harus Masuk Akal

Macron Sebut Pajak Transaksi Keuangan Eropa Harus Masuk Akal Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/REUTERS/Ludovic Marin/Pool/pras/17
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar yang diterbitkan pada hari Kamis (13/7/2017) bahwa dia akan mengajukan pajak transaksi keuangan Eropa atau European Financial Transaction Tax (FTT) selama itu masuk akal dan efektif.

Prancis dan Jerman telah memimpin upaya untuk menciptakan pajak, yang seharusnya dapat membantu memulihkan dana publik yang digunakan untuk menyelamatkan bank dalam krisis keuangan dan dalam rangka mengekang perdagangan yang cenderung spekulatif.

Namun, perundingan telah berlangsung sejak 2011 karena negara-negara berjuang untuk menyetujui instrumen apa yang harus ditutup dan tingkat mana.

Bank dan lawan pajak lainnya berpendapat bahwa hal tersebut akan masuk akal jika mencakup banyak negara atau transaksi akan beralih ke pusat keuangan yang tidak tercakup olehnya.

Macron mengatakan bahwa dirinya akan "pergi kemanapun" mengenai pajak tersebut, menambahkan: "Saya sama sekali tidak mundur dalam hal ini" setelah beberapa anggota parlemen Uni Eropa dan LSM menuduhnya melakukan hal tersebut, sebagaimana dikutip dari laman Reuters, di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Namun, dirinya menambahkan bahwa hal itu bergantung pada apakah Inggris memiliki akses ke pasar keuangan Uni Eropa setelah Brexit, karena jika tidak perusahaan akan pindah ke London di mana pajak tidak akan berlaku.

"Saya menginginkan FTT yang bisa diterapkan di ruang yang koheren, masuk akal dan efektif," ujar Macron kepada surat kabar Ouest France.

Sepuluh negara yaitu Jerman, Prancis, Italia, Austria, Belgia, Yunani, Portugal, Slowakia, Slovenia dan Spanyol, telah menandatangani prinsip-prinsip untuk pajak. Minimal sembilan dibutuhkan berdasarkan peraturan uni Eropa.

Pemerintah Macron mendorong keras untuk menarik pekerjaan dari sektor keuangan London, dan berjanji pada pekan lalu untuk mengambil pajak atas transaksi keuangan intra-hari yang ditambahkan anggota parlemen ke dalam tagihan anggaran terakhir, yang menyebabkan kemarahan perusahaan keuangan Prancis.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo

Advertisement

Bagikan Artikel: