Menhub Harap Pemda Proaktif dalam Pendanaan Proyek

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bisa menjadi percontohan kerjasama proyek bandara antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.?
?
?Kertajati ini salah satu contoh model, dimana antara pusat dan daerah bekerjasama membangun bandara di daerah dan Pemda itu proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut Budi, banyak bandara-bandara yang lain terutama bandara yang besar itu dananya APBN semuanya. Hal ini bisa menginisiasi swasta sehingga dana APBN pun bisa digunakan untuk pembangunan bandara yang lebih kecil.

?Dengan seperti ini swasta juga bisa menginisiasi, sehingga APBN juga bisa digunakan untuk bandara-bandara yang lebih kecil,? pungkasnya.

Adapun, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mampu? menguasai mayoritas atau 51 persen saham? BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang diberikan AP II. Karena selain dana Pemda Provinsi Jawa Barat dan AP II, pihak lain seperti sindikasi bank syariah juga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bisa memberikan dana kepada BIJB.

?Nanti tergantung AP II ada dananya berapa. Diharapkan 51+49. Belum lagi nanti ada RDPT ya yang bisa masuk ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah,? ungkapnya.

Agar bisa mencapai 51 persen, Pemprov Jabar juga akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal. Dengan begitu, Pemprov Jabar akan tetap menguasai saham mayoritas namun dengan pola kerjasama pengelolaan bersama AP II atau beberapa pihak lain.

Angkasa Pura II bisa menjadi partner pengelolaan BIJB Kertajati apabila dana yang masuk menjadi penyertaan modal. Dengan begitu dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan terlalu besar.

?Kalau sekarang ini (AP II) bicaranya kan bukan partner tapi semacam betuk kerjasama operasional saja. Kalau sekarang misalkan ada keputusan penyertaan modal dari AP II ya artinya menjadi partner,? pungkasnya.?