Bos Bappenas Sebut Upaya Penurunan Ketimpangan Harus Sistematis

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, upaya penurunan ketimpangan dan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi guna mencapai pertumbuhan inklusif, berkualitas, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2017 yang bertajuk "Fighting Inequality for Better Growth", di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

"Penyesuaian pendekatan dan program, serta pengembangan kebijakan dan pemanfaatan agenda pembangunan berbasis bukti pengetahuan dan riset yang berkualitas akan mendorong tercapainya dampak maksimal terkait usaha pemerintah dalam menurunkan ketimpangan," ujar Bambang.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dapat dirasakan oleh masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas penduduk, kebijakan yang pro-poor dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Optimalisasi pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa pun, lanjut Bambang, diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang beragam di tingkat lokal dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat berpendapatan rendah.

"Secara umum, terdapat empat faktor utama yang mendorong ketimpangan pada generasi sekarang dan masa depan, yaitu ketimpangan peluang sejak awal kehidupan sehingga memengaruhi kualitas sumber daya manusia, pekerjaan yang tidak merata, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang," ujar Bambang.

Ia mencontohkan, kepemilikan aset dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam mengurangi ketimpangan karena tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta tidak dapat meningkatkan pendapatannya, keluarga juga tidak dapat berinvestasi yang cukup terhadap anak-anak mereka.

"Melalui Indonesia Development Forum, upaya pemerintah untuk memerangi ketimpangan untuk pertumbuhan yang lebih baik, semakin ditajamkan melalui rekomendasi kebijakan yang diharapkan lahir atas masukan dari berbagai sudut pandang pembangunan," ujar Bambang.

IDF melibatkan lebih dari 100 ahli dari Indonesia dan internasional serta lebih dari 40 makalah dan presentasi, yang dipilih dari 555 makalah yang telah masuk, dengan topik diantaranya jaminan sosial, masa depan petani/nelayan kecil, keuangan inklusif, kewirausahaan sosial, ketimpangan di kota, dampak teknologi dan pembangunan Indonesia Timur.

Forum tersebut akan dihadiri oleh lebih dari 700 peserta dari seluruh Indonesia dana perwakilan lembaga internasional untuk bersama-sama mencari solusi inovatif dalam menanggulangi ketimpangan dan menghasilkan model solusi yang dapat diterapkan di Indonesia. (Ant)