PKS Sebut Parpol Jadi Penentu Bangsa, Termasuk Baik dan Buruknya

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan, partai politik sangat berperan penting dalam dunia perpolitikan nasional sehingga baik buruknya parpol juga dinilai penting dalam menentukan arah bangsa.

"Konstitusi kita memberikan peran yang sangat besar kepada partai politik. Semua proses regenerasi kepemimpinan baik nasional maupun daerah hampir semuanya melalui partai politik," kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Bahkan khusus untuk presiden dan wakil presiden hingga hari ini, lanjutnya, calon independen masih belum diakomodir di dalam konstitusi.

Dengan kata lain, proses pencapresan hanya bisa dilakukan oleh partai politik saja.

"Oleh karena itu, baik dan buruknya partai politik sangat menentukan arah bangsa ini ke depan. Ini adalah ujian bagi kita para politisi apakah mampu mengelola dan memimpin partai politik sehingga membawa perubahan dan kebaikan bagi bangsa," katanya.

Untuk itu, ia juga menginginkan para politisi dan seluruh parpol dapat mencegah berbagai macam perselisihan, pertikaian dan konflik yang terjadi, baik antara parpol maupun internal parpol itu sendiri.

Hal tersebut, lanjutnya, karena sedikit saja terjadi konflik antara pimpinan atau tokoh parpol juga akan berdampak signifikan ke akar rumput atau para pihak pendukungnya masing-masing.

Karena itu, ujar dia, kita harus saling menyadari dan memahami bahwa mengutamakan dialog, persatuan dan kesatuan bangsa lebih utama.

"Namun demikian, sikap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa bukan berarti kita harus senantiasa dalam satu kubu yang sama. Justru harus ada pembagian tugas. Ada pihak yang mendukung jalannya roda pemerintahan di eksekutif, akan tetapi harus ada juga pihak-pihak yang mampu mengontrol jalannya roda pemerintah," tuturnya.

Presiden PKS menegaskan, parpolnya hingga saat ini berada di luar pemerintahan sebagai pihak oposisi. Namun, meski memiliki posisi di luar pemerintahan, tetapi dirinya menyatakan bahwa tujuannya sama-sama baik untuk bangsa, karena PKS di luar pemerintahan justru bisa melengkapi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Sebelumnya, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyatakan peningkatan subsidi negara bagi partai politik adalah suatu keniscayaan.

"Suatu keniscayaan dalam kaitan dengan upaya mengambil alih kepemilikan parpol dari individu-individu pemilik modal. Bagaimana partai politik kita yang sebagian besar saat ini dikuasai oleh individu-individu pemilik modal atau pemilik uang diambil alih dan dimiliki oleh anggota," kata Syamsuddin dalam diskusi "Seluk-Beluk Pengelolaan Keuangan Partai" di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/8).

Namun, kata Syamsuddin, Indonesia mesti kembali pada pengalaman karena bagaimana pun sulit dibantah partai politik adalah institusi yang penting tetapi di sisi lain partai politik itu institusi yang sangat tergantung pada pemilik modal. (Ant)