Cak Imin: Indonesia Berpeluang Jadi Pusat Keuangan Syariah Global

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah global. Jumlah penduduk muslim yang besar bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut.

Demikian yang dikatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam sambutannya pada diskusi publik bertajuk "Prospek Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Global" di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

"Indonesia seharusnya bisa memimpin dan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya lndonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan dan perbankan syariah di dunia," ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi pemain inti keuangan dan perbankan syariah sangat besar. Dilihat dari jumlah pelaku industri keuangan syariah di Indonesia yaitu perbankan, pasar modal, dan lKNB boleh dibilang sangat banyak.

Industri perbankan syariah saat ini terdiri dari 13 bank umum syariah, 21 bank unit syariah, dan 167 BPR syariah, memiliki total aset Rp 389,7 triliun atau 5,44 persen dari total aset perbankan nasional. IKNB syariah terdiri dari 59 asuransi syariah, 38 pembiayaan syariah, 6 penjaminan syariah, 10 LKM syariah, dan 10 IKNB syariah lainnya, memiliki aset Rp99,15 triliun atau 4,78 persen dari total aset IKNB nasional.

"Selama 2016, industri keuangan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 29,84 persen," ucapnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.048,8 triliun, yang terdiri aset Perbankan Syariah Rp389,74 triliun, IKNB Syariah Rp99,15 triliun, dan Pasar Modal Syariah Rp559,59 triliun.

"Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan total aset industri keuangan yang mencapai Rp13.092 triliun maka market share industri keuangan syariah sudah mencapai 8,01%," tandasnya.

Meski demikian, dia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. "Tantangan yang masih dihadapi adalah masih kurangnya awareness, pemahaman dan utilitas masyarakat terhadap produk keuangan syariah," tandasnya.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Keuangan OJK Tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih jauh dari maksimal yaitu sebesar 8,11% dengan tingkat inklusi mencapai 11,06%. Ini artinya, hanya 8 dari 100 orang yang memahami produk dan layanan keuangan syariah dan terdapat sebanyak 11 dari 100 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah.?

"Untuk itu, kami mendesak penguatan sinergitas kepada otoritas terkait keuangan syariah di Indonesia seperti Bank lndonesia (Bl), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI agar membuat regulasi yang efesien dan efektif untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah," kata Cak Imin.

Dirinya menambahkan, supaya tidak tumpang tindih maka regulasi ketiga institusi tersebut harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya, BI dalam pengembangan keuangan syariah tetap fokus pada kebijakan makroprudensial. Begitu juga OJK yang memiliki otoritas pada kebijakan mikroprudensial-nya; dan DSN MUI yang menjaga kesyariahan segala kegiatan transaksi keuangan syariah.

"Sehingga pada akhirnya akan mempercepat tingkat literasasi keuangan syariah di indonesia tentunya," tutupnya.