Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat melalui media sosial mengenai kenakalan-kenakalan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi setempat.
"Banyak (menerima laporan, red.), tapi hanya kadang-kadang kami mesti memverfikasi dan klarifikasi, ada yang benar ada yang tidak, kalau benar ya kami sampaikan," katanya di Semarang, Senin.
Ganjar mengungkapkan, menemukan pejabat yang melakukan pungutan liar berdasarkan laporan dari masyarakat melalui media sosial.
Kendati demikian, kalau laporan kasus suap terkait jual beli jabatan seperti yang dilakukan mantan Bupati Klaten Sri Hartini sehingga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir Desember 2016, Ganjar menyebutkan biasanya hal itu sangat tertutup dengan bermacam-macam metode.
"Metodenya macam-macam, saat diskusi dengan KPK, saya sampaikan model-modelnya, ada yang pinjam ke bank tapi duitnya diterima yang mau disuap dan yang paling klasik dia kasih uang langsung di depan serta di belakang atau ditukar dengan proyek yang akan dia pimpin," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengajak masyarakat terus berperan aktif dalam mengawasi kinerja jajaran Pemprov Jateng dan pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota.
"Masyarakat diberi banyak kanal pengaduan atau laporan, ada yang melalui media sosial, berbasis website, berbasis telepon, sebenarnya kontrol publik akan bisa berjalan kalau masyarakat sadar dan peduli," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement