Sebanyak 40.000 hektare lahan karet di Sumatera Selatan perlu diremajakan untuk menjaga capaian produksi di tengah pelemahan harga.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fahrurrozi di Palembang, Selasa (5/12/2017), mengatakan, lahan karet ini sepatutnya diremajakan karena telah berusia di atas 20 tahun dan sebagian besar milik petani rakyat.
"Jika tidak diremajakan, artinya produksinya akan tergerus terus. Sementara, pemerintah karena keterbatasan dana hanya mengalokasikan 1.000 hektere per tahun," kata dia.
Lantaran itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan menjalankan program peremajaan karet secara nasional pada 2018, mengekor program serupa sektor kelapa sawit.
Langkah ini dinilai sangat efektif di tengah anjloknya harga sejak tiga tahun lalu yang sangat memberatkan petani.
"Petani saat ini kesulitan, jangan untuk peremajaan. Untuk kebutuhan sehari-hari saja sulit," kata dia.
Kirom, petani karet di Desa Tambangan Kelekar, Muaraenim mengatakan dibutuhkan setidaknya Rp20 juta untuk meremajakan lahan seluas 1 hektare.
Alokasi dana itu untuk pembersihan lahan menggunakan alat berat sekitar Rp12.000.000, pembelian bibit sekitar Rp6.000.000, upah pekerja dan lainnya sekitar Rp2.000.000.
"Jika dulu, masih bisa ditekan biayanya untuk pembersihan lahan karena boleh dengan cara bakar. Tapi sekarang tidak bisa lagi, aturan pemerintah sangat ketat karena takut ada kebakaran lahan," kata dia.
Sementara ini, luas lahan karet di Sumsel mencapai 1,3 juta hektare dengan produksi sekitar 1,1 juta ton getah per tahun. Sementara secara nasional seluas 3,6 juta hektare dengan total produksi 3,3 juta ton per tahun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Advertisement