Catatan Sri Mulyadi Tentang Pentingnya Peran LMAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mampu menjadi penggerak revolusi aset negara.

"Lahirnya LMAN tidak terlepas dari alur kultur perubahan dalam mengelola aset. Sekarang pemerintah dituntut memanfaatkan aset sesuai the best and the highest use. Ini tantangan karena membutuhkan sikap mental yang berbeda," kata Sri Mulyani dalam acara Malam Apresiasi Stakeholders LMAN di Jakarta, Rabu malam (10/1/2018).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan LMAN dibentuk sebagai salah satu upaya untuk bereksperimen terkait bagaimana negara mengelola aset secara berbeda dari sebelumnya. Sri Mulyani mengatakan sebelum ada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada laporan keuangan negara sehingga aset negara juga tidak dibukukan atau dicatat.

"Aset negara tidak dikelola bahkan dicatat, dibukukan, dan dilaporkan. Sehingga sering ada aset yang ikut ke pejabat ketika pensiun. UU Keuangan Negara memungkinkan untuk mulai menyusun neraca keuangan, maka di situlah muncul kultur baru untuk memulai memelihara aset negara," kata dia.

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, aset negara sudah ada di dalam neraca keuangan sehingga semua tanah, gedung, dan aset non-tanah dan non-gedung diketahui nilainya. Dalam konteks tersebut, Sri Mulyani ingin LMAN dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu menjadi motor penggerak dan menularkan virus perubahan mengenai cara pikir mengelola aset.

Secara kelembagaan, LMAN dibentuk pada 16 Desember 2015 dan mengawali tugas pengelolaan properti di Mei 2016 dengan portofolio terdiri dari dua kompleks aktiva LNG di Arun dan Bontang, 20 bangunan, dan 106 unit Apartemen Casablanca, dengan total nilai aset Rp28,66 triliun. Pada 23 Desember 2016, Menteri Keuangan meresmikan LMAN sebagai pengelola aset negara yang dibagi dalam tiga fokus area, yaitu manajemen properti, solusi aset, dan pendanaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN).

LMAN tercatat juga telah mendanai pembebasan lahan PSN, khususnya proyek pembangunan tol, mencapai Rp11,7 triliun hingga 22 Desember 2017.