Menkeu: Pembiayaan UMi Angkat Ekonomi Rakyat

Dalam upaya untuk memperluas akses kredit untuk masyarkat, pemerintah telah melakukan uji coba program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di 21 daerah kabupaten/kota se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Program Pembiayaan UMi bertujuan untuk mengkolaborasi program-program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, dalam kunjungannya ke Belawan, Medan, Selasa (16/1/2018).

Program ini melengkapi program lain yang telah berjalan dan merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha. Program pembiayaan ini menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum terfasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan pembiayaan paling banyak Rp10 Juta per nasabah. 

"Jumlahkan usaha mikro di lapisan ini cukup signifikan, mencapai lebih dari 44 juta usaha atau sekitar 72,1 persen dari jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara nasional. Untuk menjangkau target tersebut dengan cepat, Program UMi tidak menciptakan skema dan lembaga baru namun menggunakan skema dan lembaga yang sudah ada yang memiliki kapasitas yang memadai dalam pembiayaan UMKM serta jaringan di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

Dikatakannnya, kondisi tersebut membuka peluang yang besar untuk keterlibatan swasta dan lembaga lain, baik domestik maupun internasional, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM. Dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang terlibat seperti Pemerintah, BUMN, Koperasi dan Swasta maka Program UMi dapat menjadi pendongkrak dalam perluasan dan pengembangan pembiayaan UMKM.  

"Program UMi mengkolaborasi program-program pembiayaan UMKM seperti program pembiayaan nelayan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, KUBE dan e-Warong pada Kementerian Sosial, pembiayaan petani dan perkebunan rakyat pada Kementerian Pertanian, dan penguatan kapasitas Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM," ujarnya.

Dalam menjalankan program  UMi, jelasnya, pemerintah menunjuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan untuk berperan sebagai koordinator dana (coordinated fund) yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada usaha produktif melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

" Untuk kecepatan pelaksanaan dan ketepatan sasaran, program ini didukung  sistem informasi dan teknologi yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," katanya.

Program UMI menyasar usaha ultra mikro dengan penyebaran wilayah yang luas dan jumlah debitur yang besar. Hal ini menuntut pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. 

*Di sinilah Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BLU Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berperan untuk mensinergikan akses pembiayaan UMi di wilayah yang belum terakses layanan pembiayaan, serta memberikan layanan aplikasi yang bisa mempermudah transaksi," pungkasnya.