Bupati Subang Bantah Proyek Patimban Gunakan Lahan Pertanian

Bupati Subang Imas Aryumningsih membantah jika sejauh ini tidak terjadi konversi lahan pertanian dan mengupayakan lahan teknis untuk pertanian tidak masuk rencana tata ruang bagi kawasan industri termasuk pembangunan proyek pelabuhan Patimban.

Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Subang ingin mempertahankan kemampuan dalam hal ketahanan pangan yang memegang posisi ketiga setelah Kerawang dan Indramayu.

"Jadi tidak ada isu konversi lahan pertanian karena kami ingin mempertahankan kemampuan Kabupaten Subang dalam hal ketahanan pangan yang memegang posisi ketiga setelah  Kerawang dan Indramayu,” kata Imas kepada wartawan, Kamis (18/1/2018).

Imas mengungkapkan pihaknya sudah merevisi rencana tata ruang dan wilayah untuk menyesuaikan dengan kawasan pelabuhan. Bahkan sudah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar. Demikian pula dengan proses pembebasan tanah. 

“Kami siapkan lahan 10 hektar untuk kawasan penyangga Pelabuhan Patimban," ujar Imas.

Pembebasan lahan pun, lanjut Imas tidak ada masalah, hanya tinggal proses appraisalnya untuk menentukan harga tanah dan bangunan milik penduduk.

Bupati Subang menambahkan keinginan pemerintah daerah agar penentuan harga tersebut tidak merugikan masyarakat sehingga Pemkab Subang menerapkan sistem ganti ungtung bagi warga.

“Mengenai harga kita berharap masyarakat mendapat ganti untung bukan ganti rugi,” ucap Imas.

Seperti diketahui, sebelum ditetapkan sebagai pelabuhan pengganti Cilamaya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merancang pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan pengumpan regional.

Konstruksi Pelabuhan Patimban fase I direncanakan dimulai pada awal tahun 2018 mendatang. Sesuai masterplan yang dirancang oleh Kemenhub, tahap pertama fase 1 Pelabuhan Patimban dibangun terminal peti kemas seluas 430 x 300 meter dari total panjang dermaga 4.320 meter. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total 7,5 juta TEUs.