Proyek Transportasi Masih Belum Menarik Minat Swasta

Tidak semua proyek infrastruktur transportasi di Kementerian Perhubungan diminati swasta, karena masih ada yang dikelola pemerintah mengingat memerlukan subsidi, kata pengamat transportasi Djoko Setiawarno.

"Sudah banyak proyek infrastruktur yang dikelola swasta seperti bandara dan pelabuhan. Untuk bandara, baru saja dikerjasamakan sejumlah bandara dengan BUMN demikian pula dengan pelabuhan," kata Djoko di Jakarta, Jumat.

Dia mencontohkan, terminal penumpang tipe A Tirtonadi di Solo, sudah bisa dilepas pengelolaannya ke pihak swasta, minimal diupayakann BLU (Badan Layanan Usaha) karena tahun 2016, terminal tersebut sudah surplus.

Pendapatan sekarang sekitar Rp 5,5 miliar, sementara biaya operasional Rp 4,8 miliar, jadi sudah kompetitif untuk dilepas ke swasta.

"Demikian juga jalur kereta bisa dilepas ke swasta. Tapi nampaknya untuk kereta api barang lebih memungkinkan ketimbang kereta api angkutan orang," katanya.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai tak mudah mengundang sektor swasta untuk berinvestasi di sektor perhubungan walau ada potensi imbal hasil yang menjanjikan.

"Mengundang swasta (berinvestasi) ada syaratnya, yaitu dokumen perencanaan yang kredibel dan baik, serta rencana bisnis yang solid, yang diterima perbankan. Selain itu juga proses perencanaan yang bijaksana," katanya.

Dalam pengoperasian Program Tol Laut, Kemenhub telah membuka keterlibatan sejumlah perusahaan swasta, juga dalam pengoperasian jembatan timbang. Selain itu, perusahaan swasta telah lama terlibat sebagai regulated agent (RA) di bandara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan sebelumnya menegaskan bahwa, keterlibatan lebih banyak pihak swasta dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional, bukan berarti pemerintah menjual aset.

"Kita mau segera itu dikerjakan, jadi supaya swasta hidup. Tapi jangan salah persepsi lagi dan nanti dibilang dijual. Jangan begitu," katanya saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis (1/2).

Menko Luhut menjelaskan, pentingnya peran dari swasta agar lebih banyak dilibatkan dalam pengelolaan berbagai infrastruktur nasional.

Menurut Menko Luhut, hal tersebut bertujuan untuk pemerataan ekonomi demi peningkatan roda perekonomian, dan juga agar mengurangi beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Data Kemenhub menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi (non-road) tahun 2015-2019 sebesar Rp1.283 triliun dari jumlah itu kemampuan pendanaan APBN sebesar Rp491 triliun sehingga terdapat gap pembiayaan investasi yang diharapkan dipenuhi dari swasta dan BUMN sebesar Rp791 triliun.