Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) berada di peringkat 22 dunia dari think tank atau lembaga pemikir dengan transparansi dan tata kelola yang baik versi Lauder Institute dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat.
Setelah tujuh kali berturut-turut sejak 2010 mendapat peringkat 30 besar, tahun 2017 ICW masuk peringkat 22 dalam kategori Top Transparency and Good Governance Think Tank, kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/2/2018).
Menurut Adnan Topan Husodo, ICW juga mendapatkan peringkat ke-63 untuk kategori lembaga pemikir yang layak untuk diperhatikan pada 2018.
Perhitungan itu diambil dari Indeks Global Go To Think Tank, yang merupakan hasil survei internasional yang dilakukan oleh Think Tank and Civil Society Program yang berada di bawah Universitas Pennsylvania.
Program ini melakukan penelitian tentang lembaga yang berfokus pada kebijakan publik dan peran masyarakat sipil dalam kebijakan publik tersebut. Lembaga yang terlibat dalam penelitian ini bisa berupa lembaga pemerintah ataupun LSM.
Pada 2017, The Lauder Institute melibatkan kurang lebih 3.750 informan kunci yang terdiri atas akademisi, jurnalis, pejabat publik, peneliti independen, dan lembaga donor dari berbagai belahan dunia serta 900 ahli dan spesialis.
Sementara itu, terdapat 7.815 lembaga pemikir dari seluruh penjuru dunia yang tersebar di Afrika, Asia, Eropa, Australia, Amerika Utara ,dan Latin, yang dinilai oleh tim dari The Lauder Institute.
Beberapa hal yang diukur untuk menyusun Global Top Think Tanks Index adalah kualitas dan komitmen dari pimpinan lembaga, kualitas dan reputasi para staf, kualitas dan reputasi atas hasil analisis dan penelitian yang dilakukan, serta kemampuan dalam melibatkan ahli dan akademisi bereputasi besar dalam berbagai kajian.
Selain itu, diukur pula dampak yang dihasilkan dari penelitian atau program yang dikerjakan bagi pengambil keputusan dan aktor pembuat kebijakan lainnya, kemampuan menyusun dan menghasilkan produk penelitian yang independen.
Selanjutnya, kemampuan mengakses para tokoh kunci di pemerintahan, kemampuan meyakinkan pengambil keputusan dan tokoh kunci di pemerintahan untuk membangun kerja sama, semua keluaran dan produk yang dihasilkan organisasi/lembaga, kegunaan dari produk yang dihasilkan untuk kepentingan advokasi, keterlibatan publik dan penelitian, reputasi di media massa, kemampuan manajemen dan organisasi yang baik, serta pengaruh atau dampak program yang dikerjakan kepada masyarakat luas. (FNH/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fauziah Nurul Hidayah