KKP Juga Fokus Program Padat Karya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2018 ini fokus dalam melaksanakan program prioritas padat karya sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada setiap kementerian agar memiliki program padat karya.

"Program padat karya mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakkan ekonomi lokal, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/2/2018).

Slamet menambahkan bahwa tahun 2018 ini anggaran DJPB tetap difokuskan untuk kepentingan para pemangku kepentingan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari anggaran DJPB yang dialokasikan untuk pemangku kepentingan mencapai 80,04 persen dan hanya 19,96 persen untuk dukungan manajemen.

Anggaran DJPB untuk pemangku kepentinga diimplementasikan dalam bentuk program-program prioritas perikanan budidaya, yaitu sarana dan prasarana budidaya meliputi 250 paket minapadi, 20 paket bantuan ikan hias, dan 150 paket budidaya lele bioflok.

Kemudian bantuan pakan ikan berupa 50 paket pakan mandiri dan 1 unit pabrik pakan skala medium. Selain itu, melanjutkan pelaksanaan SKPT di 3 lokasi, dukungan benih sebanyak 155 juta ekor dan 425 ribu ekor bantuan induk, serta 8 paket kebun bibit rumput laut.

KKP juga akan merealisasikan operasional KJA offshore di 3 lokasi, 5000 Ha asuransi pembudidaya, pembangunan embung 1 lokasi dan rehabilitasi saluran irigasi tambak/kolam 16 paket dan dukungan 40 unit ekscavator.

Slamet juga menekankan bahwa program prioritas DJPB tersebut ditujukan agar dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat dirasakan langsung pembudidaya.

KKP melalui Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan juga telah mengumpulkan dinas kelautan dan perikanan provinsi seluruh Indonesia bersama dengan direktorat dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup DJPB serta pembudidaya ikan.

Pertemuan bertajuk rapat koordinasi terpadu bantuan pemerintah lingkup DJPB tersebut dilaksanakan di Bogor (20-23 Februari 2018) dan dihadiri oleh 250 orang peserta.

Sekretaris DJPB, Tri Hariyanto menyampaikan bahwa rakor ini diadakan dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan program prioritas tahun 2018 dapat terlaksana tepat waktu, terukur dan sesuai dengan aturan dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis.