Dukung Sanitasi Nasional, Danareksa Bangun 1.000 Jamban

Peran perusahaan BUMN sebagai entitas yang berkontribusi bagi negara sangat diperlukan dalam perbaikan sanitasi di Indonesia. Oleh sebab itu, PT Danareksa (Persero) akan membangun 1.000 jamban bagi masyarakat guna mendukung Program Sanitasi Nasional.

Head of Corporate Secretary Division Danareksa, Donny Susatio Adjie, mengatakan kondisi sanitasi masyarakat akan berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri, mulai dari pencemaran air minum, peningkatan jumlah kejadian diare, turunnya kualitas lingkungan, hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Kami, sebagai BUMN yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, secara konkret, turut serta dalam peningkatan kualitas sanitasi masyarakat ini,” ujar Donny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Sebagai gambaran, data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menunjukkan hingga tahun 2015, ada 62 juta (53%) penduduk perdesaan yang belum memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Bahkan, 34 juta di antaranya masih melakukan praktek buang air besar (BAB) sembarangan di sungai, laut, atau di permukaan tanah.

“Oleh sebab itu, sebagai BUMN yang lebih dari 40 tahun beroperasi, kami tentu punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dalam kerangka BUMN Hadir untuk Negeri, salah satu yang kami lakukan adalah membangun 1.000 jamban. Kami memilih program ini mengacu pada kebutuhan sarana sanitasi masyarakat yang masih kurang,” imbuh Donny.

Program 1.000 Jamban yang masuk kegiatan corporate social responsibility (CSR) Danareksa ini dilakukan di Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 36.000 jiwa, wilayah ini masih kekurangan sarana sanitasi, khususnya sanitasi dalam rumah tangga.

Menurut Donny, program ini sudah berjalan sejak tahun 2016 dengan membangun 200 jamban. Pada tahun 2017, dibangun lagi 100 jamban dan tahun 2018 targetnya 200 jamban. “Program ini kami lakukan bertahap sehingga bisa mencapai 1.000 jamban seperti yang kami rencanakan,” katanya.

Mengacu data World Bank Water Sanitation Program, Indonesia masih di urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi terburuk. Data yang dipublikasikan WHO pada 2017 mencatat Indonesia ada di urutan kedua dengan 63 juta penduduk tak memiliki toilet dan masih BAB sembarangan (open defecation). Urutan terburuk pertama ialah India sebanyak 626 juta penduduk.

Donny mengatakan pemerintah memang sudah memberi perhatian serius dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Namun, penuntasan penyediaan sanitasi ini tidak hanya mutlak menjadi beban pemerintah, tapi perlu upaya dan kontribusi semua lapisan masyarakat.

Peneliti Institute for Sustainable Futures (ISF), Joanne Chong, Juliet Willetts, Kumi Abeysuriya, Lenny Hidayat, dan Hery Sulistio menilai perencanaan sanitasi kota yang efektif perlu adanya partisipasi dan kepemilikan pemerintah daerah (pemda) yang dibekali dengan informasi mumpuni.

Oleh sebab itu, butuh adanya pengaturan tata kelola dan kelembagaan ketimbang pembiayaan. “Di Indonesia, umum diketahui bahwa dana yang diinvestasikan oleh pemda-pemda untuk layanan sanitasi air limbah tidak besar dan ada banyak tantangan penyediaan layanan daerah yang efektif dan berkelanjutan,” tulis mereka dalam riset di Jurnal Prakarsa.

Pengamat BUMN dan kebijakan publik, Agus Pambagio, mengapresiasi program yang dilakukan Danareksa dan BUMN-BUMN lain di layanan sanitasi, mengingat level sanitasi Indonesia masih rendah. Hanya saja, Agus mendorong agar program CSR BUMN dan swasta mestinya fokus pada prinsip utama tanggung jawab sosial.

Selama ini, katanya, CSR yang dilakukan BUMN masih sebatas charity atau amal dan belum menyentuh aspek utama pengembangan sosial baik di internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. “Rule of thumb CSR adalah tanggung jawab sosial, tak hanya eksternal di lingkungan sekitar, tapi juga internal, artinya juga berkaitan dengan perhatian perusahaan ke karyawan. Saya berharap BUMN dan swasta juga menjalankan CSR tak hanya fokus ke charity,” kata Agus.