Johan Budi: Pernyataan Pak Luhut Tak Wakili Presiden

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, menegaskan, pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, tidak mewakili sikap Presiden Joko Widodo.

"(Pernyataan) Pak Luhut menurut saya tidak mewakili sikap presiden, ini perlu digarisbawahi," kata Budi, di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Pandjaitan yang dimaksud itu kalimat, "Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kami bisa cari dosamu. Memang kamu siapa?".

Itu disampaikan pensiunan jenderal TNI AD itu dalam suatu seminar nasional di Kantor BPK, Senin (19/3). Pernyataan yang memberi impresi tertentu itu dimaknai berbeda-beda dan menimbulkan kontroversi di media sosial.

Pandjaitan tidak menyebutkan kepada siapa pernyataan itu ditujukan. Namun pernyataannya itu lalu direspon Partai Amanat Nasional, dengan tokoh sentralnya, Amien Rais.

Rais diketahui mengkritik pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi.

Pandjaitan, menteri yang berlatar belakang pasukan komando TNI AD ini telah beberapa kali mengeluarkan "pernyataan tegas", di antaranya tentang reklamasi Teluk Jakarta yang dikatakan akan dihentikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Ucapan Pak Luhut disampaikan dalam sebuah seminar, gayanya khan begitu Pak Luhut, tidak mencerminkan sikap presiden atau tidak mencerminkan sikap pemerintah. Itu lebih pada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampainannya juga seperti itu, seperti pemilihan kata, Pak Amien Rais juga begitu khan gayanya suka blak-blakan baik Pak Amien maupun Pak Luhut," kata Budi.

"Lebih baik ditanya lebih detil lagi ke Pak Luhut apa maksud yang disampaikan itu. Tapi saya minta teman-teman juga jangan melihat secara parsial, tapi konteksnya dia bicara panjang-lebar itu. Jangan kemudian yang mencuat soal saya akan cari-cari dosa itu," kata dia.

Kisruh antara Pandjaitan dan Amien itu juga memicu tanggapan dari Presiden Susilo Yudhoyono, yang menilai pemerintah harus menerima kritikan secara bijak dan tak arogan.

"Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juga tak boleh absolut," kata SBY dalam jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat, di Purwakarta, Jawa Barat.