Kesenjangan Ekonomi Hingga Utang Jadi PR Ekonomi Jokowi

Memasuki usia kemerdekaan Indonesia ke-73 masih banyak tantangan dan permasalahan dalam sektor ekonomi yang harus diselesaikan. Dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR,  Zulkifli Hasan, mengungkapkan ada tiga  tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah.

Pertama adalah masalah kesenjangan ekonomi. Zulkifli mengungkapkan golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumahnya. Golongan ini pun sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya pemerintah perlu menjaga harga-harga barang-barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

“Kami mensyukuri penurunan gini ratio yag dicapai oleh pemeirntah dari sekitar 0,41 menjadi 0,39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapayan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Kamis, (16/80/2018).

Kedua lanjutnya yakni  masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu dikembangkan diantaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi, dan pasar termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh berkembang.

“Kesempatan berusaha dan kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil,” jelasnya.

Dan ketiga masalah pengelolaan utang. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.

“Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi,” pungkasnya.

Seperti diketahui para mantan presiden dan wakil presiden selalu diundang untuk menghadiri sidang tahunan MPR. Dari pantauan Warta Ekonomi, Presiden ke-3 RI,  Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden  Ke 5 RI, Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden (Wapres)  ke 6, Try Soetrisno dan  Wakil Presiden RI ke 11, Boediono turut hadir. Namun Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terlihat di ruangan sidang.

Sidang Tahunan MPR juga dihadiri oleh beberapa pimpinan lembaga negara  diantaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  Oesman Sapta Odang, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad jayus, para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat. Seluruh menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung juga turut hadir.