Fadli Zon: Polri Pilih Kasih ke Kelompok Sebelah

Pihak kepolisian dinilai telah menjadi alat politik bagi penguasa karena tidak memberikan izin sejumlah kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan pihak kepolisian tidak netral dalam memberikan izin kegiatan. Ia memprediksi pihak kepolisian pasti akan memberikan izin apabila kegiatan dilakukan oleh para pendukung Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, pihak kepolisian mengunci pemberian izin kepada pendukung Prabowo Subianto.

"Kalau kita lihat yang punya aspirasi lain, misal yang tetap Jokowi itu diperbolehkan. Ini kan menunjukkan ketidakadilan yang nyata," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/8/2018).

Fadli menjelaskan gerakan #2019GantiPresiden sama sekali tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Apalagi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak memiliki wewenang untuk melarang kegiatan #2019GantiPresiden.

"Selama ini gerakan #2019GantiPresiden itu selalu gerakan damai. Jadi jangan menarik mundur demokrasi kita," imbuhnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian tidak memberikan izin serta meminta pembatalan acara deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah seperti di Surabaya, Pekanbaru, dan Bangka Belitung. Selain itu, terjadi pula aksi demonstrasi dan penolakan terhadap kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden oleh organisasi masyarakat di daerah tersebut.