'Perang' Tagar Pilpres Lebih Banyak Mudhoratnya dari Manfaat, Ini Buktinya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perang tagar menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 antara ganti presiden dan Jokowi dua periode juga disoroti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, perang tagar tersebut lebih banyak menimbulkan mudhorat dari pada membawa manfaat pada masyarakat Indonesia.

Waketum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, menjelaskan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi kebangsaan akhir-akhir ini yang menampilkan gejala perpecahan bangsa dengan menguatnya kotak-kotak kepentingan politik yang bernuansa ideologis akibat dari perang tagar tersebut.

"Kondisi seperti ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa," katanya di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Ia menilai, perang tagar antara 2019 ganti presiden dengan Jokowi dua periode yang dilakukan oleh sejumlah orang memang tidak melanggar aturan dalam pemilu, namun hal tersebut tidak perlu dilakukan karena selain belum memasuki masa kampanye, tidak elok, juga tidak produktif di tengah suasana suhu politik yang semakin memanas, karena  dapat berpotensi menimbulkan konflik.

"Kami menilai mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya," ujarnya.

Zainut mengatakan, sebagai negara demokrasi, setiap warga negara Indonesia memang diberikan jaminan kebebasan oleh konstitusi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sepanjang sesuai norma-norma kepatutan, etika, dan peraturan perundang-undangan. Hanya yang perlu dipahami adalah hak asasi manusia (HAM) itu bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas melainkan ada pembatasannya yaitu undang-undang.

Untuk itu, MUI mengimbau kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan kesantunan, kepatutan, dan rambu undang-undang dalam menyampaikan ekspresi dan menyatakan pendapat. "Kepada elite partai politik untuk menahan diri dan tak menampilkan rasa kebencian yang dapat memecah belah bangsa," jelasnya.