KPU Bantah Pemilih Ganda Mencapai 25 Juta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya temuan terhadap 25 juta data pemilih ganda yang diklaim oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis mengakui ada kemungkinan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun jumlah tersebut tidak mencapai 25 juta data seperti yang dituduhkan koalisi Prabowo.

"Kalau kemudian sampai ganda 25 juta, Insya Allah tidak," katanya di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Ia menjelaskan, angka yang diperoleh kubu Prabowo itu berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam bentuk soft file sekitar pertengahan Juli 2018 lalu. Dimana dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akan tetapi dari 16 digit NIK, empat digit terakhir tidak disebutkan atau diganti tanda bintang. Penghapusan empat angka terkahir pada NIK ini permintaan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) karena terkait dengan privasi warga negara.

"Dengan 4 angka di belakang hilang, maka sejumlah NIK itu memang sama," jelasnya.

Viryan menambahkan, setiap angka di belakang NIK itu sangat penting karena menjadi identitas spesifik seorang warga, dan sedianya angka tersebut memang tidak sama. Berbeda dengan angka yang ada di barisan depan di mana bisa beberapa orang memiliki angka yang sama.

"PKS sudah menyampaikan. Analisisnya berdasarkan NIK tapi NIK-nya tidak 16 digit melainkan 12 digit. Tentu akan berbeda," ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya sudah memberikan DPS kepada para pihak peserta pemilu pada Juli lalu. Dengan demikian, tidak ada lagi data terkait DPS yang akan diberikan kepada partai politik. Untuk itu, KPU bakal menggelar rapat pleno terkait DPT tingkat nasional pada Rabu (5/9/2018). Bahkan hingga kini pemutakhiran data terus dilakukan.

"Berdasarkan datanya jumlah DPS 12 Juli 2018 terdapat 185.098.281 pemilih. Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan siang ini sebanyak 185.732.093 pemilih. Sementara, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 805 ribu," terangnya.