Sejumlah pengunjung keluar dari dalam Lapas Sukamiskin Klas 1A Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/7). Kemenkumham membenarkan bahwa KPK telah mengamankan sedikitnya enam orang termasuk Kalapas Sukamiskin dan menunjuk Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jabar sebagai Plh Lapas Sukamiskin. | Kredit Foto: Antara/Novrian Arbi
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, diminta untuk melepas jabatan karena masih saja ditemukan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengatakan Sri Puguh harus mundur dari jabatan Dirjen PAS sebagai bentuk pertanggungjawaban karena tak menepati janji soal berbenah lapas. Ia juga meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, untuk memecat Sri Puguh apabila tak bersedia untuk mundur.
"Yang terbaik, dengan sukarela mundur atau menteri segera memecatnya," katanya di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).
Toni mengatakan Dirjen Pas tak serius melakukan pembenahan terhadap Lapas Sukamiskin. Ia menegaskan penemuan fasilitas mewah di lapas tersebut yang terjadi berulang kali merupakan hal memalukan. Fasilitas mewah di sebuah lapas telah merusak rasa keadilan masyarakat.
"Mesti diselesaikan secara tuntas, tidak boleh hanya retorika," tuturnya.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan ada indikasi perbedaan fasilitas di Lapas Sukamiskin. Salah satunya kamar Setya Novanto yang lebih luas dibanding warga binaan lain.
Saat berada di Lapas Sukamiskin, Ombudsman masih menemukan ada indikasi maladministrasi dan ketidakpatutan yang terjadi di Lapas khusus narapidana koruptor tersebut.
Dari satu blok yang terdiri atas dua lantai, terdapat perbedaan standar operasional prosedur di mana kamar yang ada di lantai bawah lebih kecil dibandingkan dengan lantai atas. Setya Novanto merupakan salah satu penghuni di lantai atas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
