Kredit Foto: Istimewa
Sebuah video tengah viral, yang menunjukkan anak-anak sekolah mengampanyekan 2019 ganti presiden. Atas perbuatan itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengusut kasus tersebut.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, mengatakan seharusnya seluruh pihak harus menghindari pelibatan anak-anak dalam politik praktis. Selain aturan kampanye, pelibatan anak-anak juga tidak diperkenankan dalam ketentuan soal perlindungan anak.
"Bawaslu lah bekerja, memproses, mengecek keadaan itu. Ini untuk pendidikan politik kita ke depan," ujarnya di Jakarta, Senin (15/10/2018).
Ia menegaskan, seharusnya peraturan UU Pemilu yang menyatakan tidak boleh menggunakan tempat-tempat pendidikan dan ibadah dijadikan lokasi kampanye. Meski demikian, dirinya menghargai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang siap turun ke menyosialisasikan larangan-larangan pada kampanye.
"Saya tentu menghargai tim kampanye BPN kalau juga melarang dan termasuk tentu mendorong para timnya atau para pendukung, termasuk pendukung kami, untuk tidak bawa anak-anak ke politik praktis," jelasnya.
Menurutnya, jika dilihat pada video itu, maka tampak bukan murni dari anak-anak, lebih pada dimobilisasi.
"Mungkin gurunya atau koordinatornya di sana," imbuhnya.
Diketahui, dalam video itu, tampak sekumpulan anak sekolah yang mengenakan seragam pramuka berteriak-teriak ganti presiden. Mereka berada di sebuah pelataran gedung, yang belum diketahui di mana lokasinya.
Terlihat pula beberapa orang dewasa. Salah satu di antaranya memimpin untuk memberikan aba-aba. Awalnya meminta anak-anak ini untuk meneriakkan takbir ke hadapan kamera. Kemudian pria tersebut mulai meneriakkan soal 2019 ganti presiden, yang diikuti oleh kumpulan anak-anak tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait:
