Bupati Cirebon Ditangkap KPK, Ini Pengganti Sementara

Usai penangkapan dan penahanan Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadi Sastra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Rahmat Sutrisno resmi ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Cirebon untuk menjalankan tugas dan memastikan roda pemerintahan di wilayah itu berjalan baik.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Rahmat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/10/2018). Rahmat selama ini menjabat Sekda Kabupaten Cirebon.

Uu mengatakan, penyerahan itu sudah sesuai dengan surat tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, seperti halnya Kabupaten Bekasi.

"Begitu cepat dan sigap sehingga masyarakat (Cirebon) tidak dibimbangkan dalam kepemimpinan di Kabupaten Cirebon," ujarnya di Bandung.

Uu meminta Rahmat dapat menjalankan tugas dengan baik dan menginginkan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap berjalan pasca penangkapan Sunjaya, berkaitan kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kabupaten Cirebon.

"Arahan kami karena (Rahmat) orang dalam, paham tentang birokrat, filosofi dan lain-lain. Sekda harus mampu melaksanakan roda pemerintahan jangan ada stagnan karena ada wewenang, jangan ragu membuat keputusan," jelasnya.

Selain itu, Uu mengingatkan, agar pembahasan APBD 2019 tidak terganggu akibat kejadian tersebut. Juga berharap tidak ada pengubahan struktur anggaran dari sebelumnya untuk kepentingan tertentu.

"Sekarang sedang bahas anggaran, susun APBD 2019 untuk itu harapannya apa yang sudah dibahas melalui tahapan Musrembang tidak ada perubahan-perubahan hanya karena ada usulan kelompok tertentu," katanya.

Sementara Plh Bupati Cirebon, Rahmat Sutrisno, memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon tetap berjalan normal. Bahkan siap menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

"Terima kasih kepada Pak Wagub tadi amanatnya banyak banget. Karena bebannya semakin besar. Pertama prioritas di Kabupaten Cirebon sedang memasuki pembahasan anggaran 2019," terangnya.

Ia berjanji akan terus berkonsultasi dengan Pemprov dalam mengeluarkan kebijakan. Lantaran sebagai Plh, memiliki banyak keterbatasan soal kebijakan-kebijakan strategis.