Ribuan guru honorer yang merupakan kategori dua (K2) menuntut untuk dijadikan pegawai negeri sipil (PNS). Menanggapi hal itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko turut berbicara.
Moeldoko mengatakan, yang banyak berjanji kepada guru honorer justru orang yang bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia menepis jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ingkar janji untuk menaikkan para guru honorer jadi PNS.
"Oh nggak juga (Jokowi ingkar janji), ntar dulu, janji di mana? Justru yang banyak janji-janji itu waktu pilkada," katanya di Bogor, Jumat (2/11/2018).
Ia menambahkan, saat ini Jokowi tidak ada lagi berjanji untuk mengangkat status PNS. Jokowi justru menekan agar tidak ada lagi janji-janji seperti itu.
"Makanya sekarang tegas presiden nggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS dan seterusnya. Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik," jelasnya.
Sebelumnya, Moeldoko bicara soal kenapa pihak Istana tidak menerima perwakilan para guru honorer yang berunjuk rasa. Moeldoko beralasan karena kegiatan padat.
"Sebenarnya bukan nggak mau nerima, sama-sama padat (kegiatan) semua kemarin," imbuhnya.
Tapi, kata Moeldoko, pada intinya skema untuk penyelesaian persoalan tenaga guru honorer itu sudah ditemukan. Ada beberapa opsi untuk menjawab keluhan para guru tersebut.
"Ya sebenarnya kan secara umum skemanya sudah ketemu, ada melaui tes, standarnya seperti itu. Berikutnya skema kedua P3K. kalau nggak bisa lagi ke situ, pendekatan kesejahteraan masing-masing di daerah nanti. Saya pikir skema itu sudah yang bijaksana," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim