Waduh! Ganjil-Genap Bakal Diperpanjang Lagi

Pemerintah sepertinya tetap menerapakan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan mobil pribadi di Jakarta. Meski direncakanan bakal digantikan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, mengatakan untuk menerapkan ERP pihaknya masih membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi. Sehingga praktis ERP kemungkinan akan diterapkan akhir tahun nanti.

"Karena ganjil genap kan tidak bisa lama-lama. Kita siapkan jangan sampai ada kekosongan kebijakan, nanti kondisinya semrawut lagi," katanya di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Sementara untuk kebijakan ganjil genap sebelumnya sudah diperpanjang hingga 31 Desember 2018. Keputusan itu diambil untuk menunggu selesainya perhelatan Asian Games dan Asian Para Games. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2018.

Pihaknya sendiri menginginkan agar tidak ada kekosongan kebijakan transportasi di Jakarta jika ERP baru bisa diterapkan akhir tahun 2019. Untuk itu Bambang akan mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kebijakan ganjil genap hingga ERP diberlakukan.

"Ganjil genap yang perluasan kan sampai Desember. Nah kita lagi evaluasi terus. Saya nanti kasih masukan ke Pak gubernur kira-kira setelah Desember kebijakannya apa. Saya sarannya kalau bisa diperpanjang terus," jelasnya.

Sementara saat untuk ERP BPTJ baru menyiapkan masterplan dari ERP. Setelah selesai membuat perencanaan, nantinya kebijakan ERP akan dilelangkan dengan pengerjaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Lelangnya tahun depan. Begitu lelang langsung investasi dan ini proyeknya KPBU, jadi tidak ada pakai duit pemerintah," tambahnya.

Untuk nilai investasinya, Bambang menegaskan masih menunggu hasil studi perencanaan. Pihaknya masih akan menghitung ruas untuk menempatkan peralatan ERP.