Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menyebut Presiden Joko Widodo bohong terkait swasembada padi, jagung, dan kedelai. Hal itu membuat PDIP angkat bicara.
Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi, Hendrawan Supratikno, mengatakan seharusnya Titiek bisa membedakan antara bohong dan tidak mencapai target.
"Harus dibedakan antara bohong dengan target yang tidak tercapai karena kekeliruan asumsi dan data yang digunakan," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Ia mengingatkan soal data pertanian yang kerap simpang siur. Karenanya meminta juga menyebut impor bisa dilakukan manakala kebutuhan dalam negeri lebih besar dari kemampuan yang dapat dihasilkan.
"Data Kementan, Bulog, Kemenperin (Dirjen Agro-Industri), Kemendag, dan BPS tidak sama. Baru-baru saja disepakati, untuk beras yang digunakan data BPS (Badan Pusat Statistik). Tekad membangun sistem satu data harus kita dukung. Selama ini orang menggunakan berbagai data untuk cari komisi/fee," jelasnya.
"Selama ini dilakukan impor juga untuk menjaga stok dan kepentingan pengendalian harga/inflasi," tambahnya.
Meski begitu, Hendrawan menyebut memang sudah seharusnya swasembada pangan, energi, dan pembiayaan pembangunan menjadi prioritas. Hanya, ia tak setuju dengan Titiek yang menggeneralisasi kebijakan belum tercapai sebagai kebohongan.
"Kalau belum tercapai, janganlah dibilang bohong. Banyak faktor yang harus kita benahi. Jangan mudah putus asa, fatalistik, dan mengharap keajaiban datang secepat petir di musim hujan," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim