Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sepulang dari Buenos Aires, Presiden Prancis Dihadapkan dengan PR Besar

Sepulang dari Buenos Aires, Presiden Prancis Dihadapkan dengan PR Besar The message "Macron Resign" is seen on the Arc de Triomphe as protesters wearing yellow vests, a symbol of a drivers' protest against higher diesel taxes, demonstrate at the Place de l'Etoile in Paris, France, December 1, 2018. | Kredit Foto: Reuters/Stephane Mahe
Warta Ekonomi, Paris -

Kerusuhan terburuk yang menghantam ibu kota Prancis dalam beberapa tahun ini membuat Presiden Emmanuel Macron menimbang untuk mengupayakan tindakan darurat terhadap aksi protes dan melindungi agenda pro-bisnisnya dari kemarahan publik terhadap pemerintahannya.

Macron mengadakan pertemuan dengan para menteri pada Minggu (2/11/2018) setelah protes oleh para jade gilets atau rompi kuning, yang meningkat tajam sehari sebelumnya, merusak Arc de Triomphe dan meninggalkan jantung Paris dengan mobil yang terbakar dan beberapa etalase toko yang dirusak.

Gerakan gilets jaunes, dipicu pada bulan Oktober oleh proposal Macron untuk menaikkan pajak bahan bakar untuk mengurangi polusi dan mendapatkan protes keras di daerah-daerah di luar kota-kota besar di mana orang bergantung pada mobil.

Sejak itu gerekan tersebut melebar dan menjadi seruan bagi mereka yang mengatakan kebijakan Macron menguntungkan orang kaya dan menghukum kelas pekerja, seperti dikutip dari Marketwatch, Senin (3/12/2018).

Para pengunjuk rasa pada Sabtu (1/11/2018) yang sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi pinggiran, menyoroti perpecahan politik Perancis di bawah Macron: antara pemilih di perkotaan, yang notabene para pemilih kaya yang mendukungnya, dan orang-orang dari pedalaman Prancis yang memandangnya sebagai "Presiden-nya orang kaya."

Masifnya aksi kekerasan membuat pihak berwenang beberapa lengah dan juga menaruh perhatian publik terhadap rencana Macron untuk mendorong perbaikan ekonomi.

Macron secara tegas mengendalikan badan legislatif, tetapi beberapa anggota parlemen menyarankan pemerintah setidaknya membalikkan pajak bahan bakar demi kepentingan ketertiban umum.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: